Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida di Tokto pada Sabtu (16/12/2023). Pertemuan bilateral Jokowi-Kishida bakal berlangsung di sela-sela penyelenggaraan KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Jepang.
Jokowi menyebut dalam pertemuan itu bakal mengajak Jepang berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ya (akan membahas IKN). Kalau pertemuan dengan negara lain IKN pasti akan dibicarakan,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers sesaat sebelum keberangkatannya ke Jepang, dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.
Dalam pertemuan dengan PM Kishida, Presiden Jokowi menyatakan akan mendorong agar investor maupun pemerintah Jepang berinvestasi melalui pembangunan proyek-proyek di IKN.
Baca Juga: LSI Denny JA Sebut Prabowo Jadi Capres Paling Serius Lanjutkan Program Jokowi
Deputi Investasi dan Pendanaan Otorita IKN Agung Wicaksono sebelumnya mengungkapkan bahwa surat minat investasi atau letter of intent (LoI) di IKN mencapai 328 surat, 25 surat di antaranya berasal dari Jepang.
Sektor yang diminati Jepang salah satunya adalah proyek lumbung pangan atau food estate.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada November lalu menyebut perusahaan Jepang yakni Sumitomo Group, bekerja sama dengan Salim Group, sedang mempelajari proyek food estate di IKN.
Lumbung pangan tersebut berlokasi di Kalimantan Tengah dengan lahan yang sudah dibuka seluas 43.000 hektare.
“Itu enggak kecil, butuh investasi dan teknologi. Nantinya itu bisa suplai makanan ke IKN, kan lebih dekat daripada dari Jawa,” kata dia.
Baca Juga: Penerima Bansos Beras dari Pemerintah Ditambah, Jadi 22 Juta di 2024
Selain lumbung pangan, Jepang melalui JICA juga tengah mengkaji proyek pembangunan jalur kereta dengan rute Balikpapan-IKN maupun di kawasan IKN sendiri.
Namun, Basuki menyebut belum ada kepastian kapan Jepang akan menggarap studi kelaikan proyek tersebut.
Menurutnya investasi dari pihak swasta, termasuk dari luar negeri, dibutuhkan karena porsi pembiayaan pembangunan IKN dari pemerintah hanya 20-30 persen, sisanya dari swasta, baik itu dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) atau pun public-private partnership (PPP).
Proyek IKN yang dibiayai pemerintah dibagi menjadi Batch 1 dan 2 dengan total investasi Rp 60,9 triliun.
Terdapat 43 proyek untuk Batch 1 yang proses pembangunannya sejak 2020 hingga Maret 2023 dengan total investasi Rp 24,5 triliun.
Proyek-proyek yang masuk dalam Batch 1, di antaranya jalan tol, Istana Presiden, Kantor Presiden dan Kantor Kementerian Koordinator.
Sementara itu, dalam Batch 2 terdapat 45 proyek dengan besaran investasi Rp36,4 triliun, termasuk untuk proyek pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dan jaringan pipa. (Antara)
