Infografis
Suara.com - Polda Metro Jaya mempertanyakan dokumen perkara korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang dibawa-bawa tim kuasa hukum Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri pada persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Tim Advokasi Bidang Hukum Polda Metro Jaya (Bidkum PMJ) menilai perkara korupsi di DJKA tersebut tidak memiliki relevansi dalam sidang praperadilan Firli sebagai tersangka dugaan korupsi berupa pemerasan ke Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Pemohon (kubu Firli) menyampaikan barang bukti yang menurut kami tidak ada korelasinya dengan yang sedang dibahas di sidang praperadilan. Bukti P26 sampai P37. Saya baca contoh, P26 daftar hadir dan kesimpulan dan seterusnya tentang OTT DJKA. Ini barang bukti yang menurut kami tak linier dengan apa yang sedang kita bahas karena petitum yang bersangkutan salah satunya penetapan tersangka tidak sah," kata Kabidkum PMJ Kombes Pol Putu Putera Sadana saat persidangan, Jumat (15/12/2023).
Kepada ahli yang dihadirkan, Putu menanyakan apakah dokumen itu termasuk dokumen negara yang harus dirahasiakan, atau tidak.
"Karena dalam kepolisian dirahasiakan, belum lagi sampai P37, hampir semua tentang DJKA dijadikan barbuk di sini. Kami bertanya apa korelasinya dengan kasus yang sedang kita bahas ini?" ujarnya.
Ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi, yang menjadi salah satu ahli yang dihadirkan, menyebut, bahwa dokumen itu bersifat umum, dalam arti dapat diakses siapa saja, tidak menjadi masalah.
"Tapi, kalau misalkan alat bukti itu yang diungkapkan di persidangan itu orang biasa susah mendapatkan, itu maka harus dilihat apa relevansinya dengan perkara ini," kata Fachrizal.
UU KIP
Dia pun menyinggung Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam pasal 17 disebutkan, badan publik wajib merahasiakan setiap informasi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Baca Juga: Berkas Perkara Tersangka Firli Bahuri Dilimpahkan ke Kejati DKI, Tebalnya Bikin Terkejut!
"Informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana," ujarnya.
