Infografis
Suara.com - Pengamat Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera, Bivitri Susanti, menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Saat itu Jokowi sempat bicara soal tingginya pejabat atau penyelenggara negara di Indonesia yang terjerat kasus korupsi.
Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut tidak ada negara seperti Indonesia, yang pejabatnya banyak ditangkap karena korupsi. Oleh karenya Jokowi menyebut perlu dilakukan evaluasi total.
Terkait itu, Bivitri menegaskan, persoalan utamanya berada di Jokowi sebagai presiden.
"Kalau evaluasi totalnya, sebenarnya nanti akarnya ketemunya di dia (presiden). Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau kata-kata dia menginsiasi bahwa penindakan sudah baik, yang kurang pencegahan, jelas salah," ujar Bivitri saat ditemui Suara.com di Istora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).
"Namanya saja Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi), seharusnyakan itu pencegahan semuanya. Harusnya dia (Jokowi) sebagai kepala pemerintahan tahu itu," Bivtari menambahkan.
Menurutnya, dalam upaya pencegahan korupsi banyak tantangan yang dihadapi sehingga tidak berjalan dengan baik. Hal itu yang kemudian berdampak pada tingginya angka korupsi yang menjerat pejabat
"Stranas PK ini bagus, tapi kan tantangannya itu, soal ego sektoral, sistem membelenggu, tapi itu semuanya ujung, kalau mau dibenahi sebenernya ada di posisi kepala pemerintahan," kata Bivitri.
"Jadi harusnya, saya kira, dia (Jokowi) enggak sampai jauh mengevaluasi. Justru karena dia paham juga, bahwa pada akhirnya korupsi itu persoalan politik, dan politik itu kepalanya ada di dia (Jokowi sebagai presiden)," sambungnya.
Jokowi Sebut Angka Korupsi Tinggi
Baca Juga: Jokowi Soal Harga Cabai Tembus Rp 100 Ribu/Kg: Apa Sulit Sih Tanam Cabai?
Sebelumnya Jokowi menyebut angka pejabat atau penyelenggara negara di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Hakordia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
