Infografis
Suara.com - Pengamat Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera, Bivitri Susanti, menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Saat itu Jokowi sempat bicara soal tingginya pejabat atau penyelenggara negara di Indonesia yang terjerat kasus korupsi.
Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut tidak ada negara seperti Indonesia, yang pejabatnya banyak ditangkap karena korupsi. Oleh karenya Jokowi menyebut perlu dilakukan evaluasi total.
Terkait itu, Bivitri menegaskan, persoalan utamanya berada di Jokowi sebagai presiden.
"Kalau evaluasi totalnya, sebenarnya nanti akarnya ketemunya di dia (presiden). Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau kata-kata dia menginsiasi bahwa penindakan sudah baik, yang kurang pencegahan, jelas salah," ujar Bivitri saat ditemui Suara.com di Istora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).
Baca Juga: Jokowi Soal Harga Cabai Tembus Rp 100 Ribu/Kg: Apa Sulit Sih Tanam Cabai?
"Namanya saja Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi), seharusnyakan itu pencegahan semuanya. Harusnya dia (Jokowi) sebagai kepala pemerintahan tahu itu," Bivtari menambahkan.
Menurutnya, dalam upaya pencegahan korupsi banyak tantangan yang dihadapi sehingga tidak berjalan dengan baik. Hal itu yang kemudian berdampak pada tingginya angka korupsi yang menjerat pejabat
"Stranas PK ini bagus, tapi kan tantangannya itu, soal ego sektoral, sistem membelenggu, tapi itu semuanya ujung, kalau mau dibenahi sebenernya ada di posisi kepala pemerintahan," kata Bivitri.
"Jadi harusnya, saya kira, dia (Jokowi) enggak sampai jauh mengevaluasi. Justru karena dia paham juga, bahwa pada akhirnya korupsi itu persoalan politik, dan politik itu kepalanya ada di dia (Jokowi sebagai presiden)," sambungnya.
Jokowi Sebut Angka Korupsi Tinggi
Baca Juga: Anak Perempuan Satu-satunya, Kahiyang Ayu Paling Sering Kena Omel Jokowi dan Iriana: Soalnya...
Sebelumnya Jokowi menyebut angka pejabat atau penyelenggara negara di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Hakordia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami tahu di negara kita, periode 2004-2022 sudah banyak sekali, dan menurut saya, terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita, Indonesia. ini jangan ditepuk tangani," kata Jokowi.
Dia merinci dalam periode terdapat 344 pimpinan dan anggora DPR/DPRD yang dipenjara karena kasus korupsi. Kemudian 38 menteri, 24 gubernur, 162 bupati/wali kota, 31 hakim (termasuk hakim MK), dan 8 komisioner (KPU,KPPU, dan KY).
"Sekali lagi carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang? Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi," kata Jokowi.
Berdasarkan data yang dipaparkannya itu, Jokowi menegaskan sangat perlu untuk melakukan evaluasi.
"Artinya, ini kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju tadi disampaikan bapak Ketua KPK (Nawawi Pomolango), pendidikan, pencegahan, penindakan, iya. Tapi ini ada sesuatu yg harus dievaluasi total," kata Jokowi.
"Kembali lagi, apakah korupsi berhenti? Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyarta tidak. Karena korupsi semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negaera dan multiyuridiksi, serta menggunakan teknologi muktahir," sambungnya.
Karenanya, untuk menhadapinya, kata Jokowi, dibutuhkan upaya bersama yang lebih tersistem, masif untuk mencegah tindak pidana korupsi.
"Kita perlu perkuat sistem pencegahan, sistem perizinan, sistem pengawasan internal dan lain-lain," kata Jokowi.
