Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan Indonesia perlu naik level ke pembahasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang transformatif dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di era digital.
Berdasarkan data yang dilihat, Budiman mengungkapkan masih banyak sekali komponen HAM yang belum sepenuhnya tercapai.
"Sehingga diperlukan ide HAM transformatif yang cocok sekali dengan penyampaian visi misi Prabowo-Gibran," kata Budiman kepada wartawan menjelang debat perdana capres, Selasa (12/12/2023).
Budiman menyampaikan, sejumlah HAM di era digital tersebut, di antaranya mencakup hak atas ruang fisik dan digital, hak terhadap infrastruktur digital, hak atas data, dan hak atas pendidikan dan komunitas.
Baca Juga: Setara Institut: Rapor Indeks HAM Kepemimpinan Jokowi Merah!
Ia memaparkan data Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada tahun 2022 yang menunjukkan masih ada 73 juta jiwa dan lebih dari 100.000 ribu sekolah yang tidak memiliki akses internet.
![Prabowo-Gibran [Tangkapan Layar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/12/10/62552-prabowo-gibran.jpg)
"Hal ini juga menjadi perhatian utama paslon nomor 2. Contohnya, kita akan melakukan banyak sekali perbaikan di sektor digital, termasuk membangun infrastruktur digital secara merata sampai ke desa-desa. Tidak ada desa yang tidak terakses internet. Ini sesuai dengan Asta Cita 3 di Poin 26 di Visi Misi Prabowo Gibran," tutur Budiman.
Budiman menilai Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memperbaiki nilai kebebasan sipil dan implementasi HAM.
Bahkan, lanjut dia, Indonesia terpilih menjadi salah satu member kounsil PBB untuk HAM sebagai perwakilan Asia bersama Jepang dan Kuwait.
"Ini merupakan keberhasilan Indonesia dalam komitemennya, dalam menjalankan amanat nasional dan Internasional," ujar Budiman.
Namun prestasi Indonesia yang sangat baik ini, lanjut Budiman, bisa menjadi tantangan bila Indonesia tidak bisa melangkah dari catatan-catatan masa lalu.
"Pembahasan HAM di Indonesia ini identik dengan hak asasi dalam berpendapat. Isu-isu seperti ini sering diputar kemudian menjadi komoditas politik yang senantiasa diputar. Padahal tantangan di depan mata, perihal Hak Asasi Digital misalnya, juga harus kita siapkan," katanya.
