Infografis
Suara.com - Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, merasa heran dengan munculnya pemeberitaan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu yang dikaitkan dengan Prabowo Subianto dan anggota TNI lainnya.
Diketahui, isu-isu pelanggaran HAM belakangan kerap dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2 tersebut. Adapun Wiranto menyampaikan pandangannya melalui keterangan video yang bertajuk "Rakyat Bertanya, Wiranto Menjawab".
"Saya sendiri juga merasa heran tatkala menjelang Pemilu selalu saja dugaan pelanggaran HAM di masa lalu yang diarahkan kepada para prajurit TNI, termasuk saya, Pak Prabowo, selalu saja diungkit-ungkit kembali, dimunculkan kembali, bahkan dijadikan character assasination," kata Wiranto dikutip dari keterangan video, Senin (11/12/2023).
Wiranto lantas mengingatkan adanya satu adagium yang mengatakan perbuatan satu aparat tertentu di masa lalu hanya dapat dinilai dan diukur dengan norma hukum saat itu, dengan kondisi sosial politik saat itu, dengan situasi negara saat itu.
"Tentunya menjadi tidak relevan, tidak adil, dan tidak benar tatkala keadaan masa lalu dicoba untuk diukur dan dinilai dengan norma hukum, dengan kondisi sosial politik, dengan situasi negara saat ini. Bahkan dijadikan black campaign," ujarnya.
Wiranto mengatakan sebagai mantan Panglima TNI, dirinya menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh prajurit TNI selalu bertumpu kepada jiwa sapta marga sebagai patriot Indonesia.
"Yang selalu bela ideologi negara, baik juga sebagai ksatria Indonesia yang selalu bela kejujuran, kebenaran, dan keadilan, karena sejatinya kami ini sudah disumpah sebagai bhayangkari negara, dan itu tidak pernah kita ingkari," kata Wiranto.
Kasus HAM
Sebelumnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memastikan akan menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu walaupun tidak tertulis dalam visi dan misinya.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Bidang HAM dan Konstitusi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Munafrizal Manan, dalam diskusi yang digelar Amnesty Internasional di Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu (2/12/2023).
