Infografis
“Banyak warga sipil di Tanah Papua yang meninggal dunia akibat konflik yang terjadi menunjukkan bahwa warga di Tanah Papua belum sepenuhnya bebas dari rasa takut,” tuturnya.
Selama ini, masih banyak pembela HAM yang dibungkam meski reformasi di Indonesia sudah 25 tahun lamanya.
“Semua hal tersebut terjadi seiring dengan mandeknya agenda reformasi sektor keamanan. Pada momen 25 tahun reformasi justru muncul wacana untuk kembali menguatkan peran militer dalam kehidupan masyarakat sipil,” katanya.
“Wacana revisi UU TNI yang sempat mengemuka yang ingin kembali mengembalikan peran Peradilan Militer seperti masa Orde Baru hingga dibukanya ruang bagi aparat keamanan untuk menduduki berbagai jabatan sipil melalui Revisi UU ASN tentu merupakan hal yang bertolak belakang dengan amanat reformasi,” tambah Dimas.
Pemerintah Indonesia, saat ini juga kurang peka terhadap isu HAM International, padahal Indonesia terpilih sebagai Dewan HAM PBB dengan suara terbanyak.
“Pemerintah Indonesia nampak kurang mampu berkontribusi pada isu regional seperti konflik yang terjadi di Myanmar,” jelasnya.
Dalam semua pembahasan ini, kata Dimas, menunjukan jika pemerintah nampaknya masih enggan menjalankan HAM secara utuh dan dalam beberapa kasus, pemerintah malah menjadi aktor pelanggar HAM.
“Kontras berharap agar Catatan Hari HAM tahun ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan dan gambaran kepada masyarakat agar terjadi perbaikan terhadap situasi dan kondisi HAM di Indonesia,” tandasnya.
Baca Juga: KontraS Dorong Penuntasan HAM Berat Dibahas Secara Substansial Di Debat Pilpres 2024
