Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara ihwal ramai pengungsi Rohingya yang berdatangan ke Aceh, Indonesia. Jokowi mengaku menerima laporan terkait makin banyaknya pengungsi yang datang.
"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh," kata Jokowi melalui keterangan presiden di Istana Merdeka yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12/2023).
Jokowi mengungkapkan adanya keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dalam kasus pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia.
"Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan Tindang Pidana Perdagangan Orang dalam arus pengungsian ini," ujar Jokowi.
Baca Juga: Kaesang Pangarep Bongkar Sifat Asli Iriana Jokowi: Kayak Ibu-Ibu di WhatsApp
Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO. Ia berujar bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
"Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini," kata Jokowi.
Akan Dikembalikan
Pemerintah Indonesia akan memulangkan pengungsi Rohingya Pemerintah Indonesia mencatat jumlah pengungsi Rohingya hingga saat ini mencapai 1.487 orang dan diperkirakan akan terus bertambah lantaran gelombang pengungsi terus berdatangan.
Mereka ditempatkan di penampungan sementara di Aceh, Medan, dan Pekanbaru.
Baca Juga: Perbandingan Pendidikan 3 Mantu Jokowi: Masuk PTN Top 5 hingga Lulusan Luar Negeri
Hanya saja, kata Menkopolhukam Mahfud MD, sikap pemerintah yang menerima para pengungsi ini membuat pemda kewalahan dan memicu penolakan.
Adapun penampungan sementara di Pekanbaru dan Medan katanya sudah penuh dan kehabisan dana.
Itu mengapa pemerintah, sambungnya, akan mencari solusi. Salah satunya mengembalikan mereka ke negara asal.
"Kami rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB. Karena ada perwakilannya yang mengurus pengungsi itu," ujar Mahfud MD di Bekasi, Jawa Barat.
Dia juga menyinggung bahwa Indonesia sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi. Sehingga pemerintah bisa saja menolak mereka.
"Tapi kan kita punya perikemanusiaan," ucap Mahfud MD.
Menanggapi rencana pemerintah itu, juru bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono, berkata selama ini pihaknya sudah berkoordinasi erat dengan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi. Selama bertahun-tahun, katanya, Indonesia telah menjalankan tradisi kemanusiaan dengan menerima mereka.
Mitra berharap masih bisa "melihat semangat solidaritas dan kemanusiaan yang sama kuatnya di saat ini maupun di kemudian hari," ucapnya dalam pernyataan tertulis kepada BBC News Indonesia.
Apakah sikap pemerintah sudah tepat?
Peneliti ASEAN dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Adriana Elizabeth, mendukung langkah pemerintah yang ingin memulangkan pengungsi Rohingya ke negara asal.
Sebab kalau dibiarkan, menurutnya, akan memicu masalah keamanan nasional.
Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar Pemilu, sehingga dikhawatirkan keberadaan pengungsi tersebut bakal menambah beban aparat keamanan dan memecah konsentrasi.
"Pemerintah pastinya ingin pemilu berjalan lancar, tapi di tengah banyak tuduhan intrik politik, adanya pengungsi menambah masalah kamtibnas," jelas Adriana kepada BBC News Indonesia.
"Kalau mereka [pengungsi] membuat masalah konsentrasi aparat akan terganggu."
"Tidak mungkin Indonesia sendiri mau jadi pahlawan tapi nyatanya kita kewalahan."
Adriana berkata penolakan yang terjadi di Aceh bisa jadi momentum untuk Indonesia menyuarakan kembali persoalan pengungsi Rohingya di ASEAN.
Sembari membujuk Myanmar agar menuntaskan masalah domestiknya.
"Jadi katakan saya bahwa Indonesia tidak bisa mengendalikan [masalah Rohingya] sendiri. Tegas saja bahwa Indonesia hanya bisa menampung sampai di sini, kalau sudah menganggu kita kembalikan."
