Jokowi Akhirnya Buka Suara Soal Makin Banyak Pengungsi Rohingya: Diduga Kuat Ada Keterlibatan Jaringan TPPO

Jum'at, 08 Desember 2023 | 17:08 WIB
Jokowi Akhirnya Buka Suara Soal Makin Banyak Pengungsi Rohingya: Diduga Kuat Ada Keterlibatan Jaringan TPPO
Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara ihwal ramai pengungsi Rohingya yang berdatangan ke Aceh, Indonesia. [Bidik layar/Novian]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara ihwal ramai pengungsi Rohingya yang berdatangan ke Aceh, Indonesia. Jokowi mengaku menerima laporan terkait makin banyaknya pengungsi yang datang.

"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh," kata Jokowi melalui keterangan presiden di Istana Merdeka yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12/2023).

Jokowi mengungkapkan adanya keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dalam kasus pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia.

"Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan Tindang Pidana Perdagangan Orang dalam arus pengungsian ini," ujar Jokowi.

Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO. Ia berujar bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.

"Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini," kata Jokowi.

Akan Dikembalikan

Pemerintah Indonesia akan memulangkan pengungsi Rohingya Pemerintah Indonesia mencatat jumlah pengungsi Rohingya hingga saat ini mencapai 1.487 orang dan diperkirakan akan terus bertambah lantaran gelombang pengungsi terus berdatangan.

Mereka ditempatkan di penampungan sementara di Aceh, Medan, dan Pekanbaru.

Baca Juga: Kaesang Pangarep Bongkar Sifat Asli Iriana Jokowi: Kayak Ibu-Ibu di WhatsApp

Hanya saja, kata Menkopolhukam Mahfud MD, sikap pemerintah yang menerima para pengungsi ini membuat pemda kewalahan dan memicu penolakan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI