Infografis
Suara.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memutuskan menaikkan tiga dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri ke persidangan. Sidang akan digelar mulai digelar pada Kamis (14/12/2023) depan.
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkap tiga dugaan pelanggaran tersebut, pertama pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Tumpak menyebut, Firli Bahuri kerap bertemu SYL dan keduanya sering berkomunikasi.
"Ada beberapa pertemuan dan beberapa komunikasi-komunikasi," kata Tumpak saat menggelar konferensi pers di Gedung C1 KPK, Jakarta pada Jumat (8/12/2023).
Baca Juga: Tentukan Nasib Firli Bahuri, Dewas KPK Gelar Rapat Tertutup Hari Ini
Pertemuan itu menjadi masalah, karena SYL saat menjabat menteri memiliki beberapa perkara di KPK. Firli juga sudah menjadi tersangka atas dugaan pemerasan ke SYL.
Kedua, Firli disebut tidak melaporkan harta kekayaan secara benar di LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), termasuk kepemilikian utang.
![Ketua KPK non-aktif Firli Bahuri (tengah) usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (1/12/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/12/01/60647-firli-bahuri-diperiksa-pemeriksaan-firli-bahuri.jpg)
Ketiga soal kepemilikian rumah nomor 46 di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan yang disebut-sebut menjadi safe house Firli Bahuri.
Kepemilikan rumah itu juga menjadi kontroversi, karena menjadi objek yang digeledah penyidik Polda Metro dalam kasus dugaan pemerasan Firli ke SYL.
Dewas KPK menjadwalkan sidang etik terhadap Firli mulai digelar pada Kamis 14 Desember 2023.
Baca Juga: KPK Sebut Dugaan Firli Bahuri Memeras Bukan untuk Kasus SYL, Lalu yang Mana?
"Dugaan pelanggaran etik ini yang menurut kami adalah melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf a atau Pasal 4 ayat 1 huruf j dan Pasal 8 ayat e peraturan Dewas Nomor 3 tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku," ujar Tumpak.
