Infografis
Suara.com - Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) bakal menggelar panggung rakyat dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) dan anti korupsi.
Panggung rakyat bertajuk Bongkar ini bakal digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (9/12/2023) besok.
Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan, acara ini sebagai pengingat bagaimana perkembangan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.
Usman juga mengaku, dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, pihaknya telah meyerahkan dokumen terkait isu HAM kepada masing-masing tim pasangan calon (Paslon) capres-cawapres pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Dipanggil KPK Kasus Korupsi Bansos Beras, Kakak Kandung Hary Tanoe Mangkir!
“Kami menyiapkan satu dokumen yang sudah kami serahkan kepada masing-masing tim kampanye baik itu untuk paslon 1, 2, dan 3,” kata Usman dalam keterangannya, yang diterima Suara.com, Jumat (8/12/2023).
“Agenda yang sama yaitu perlindungan kebebasan berekspresi, akuntabilitas aparat keamanan, dan penyelesaian pelanggaran HAM berat,” imbuhnya.
Dokumen tersebut, lanjut Usman, merupakan pedoman untuk mengawasi pemerintah atau capres-cawapres yang terpilih.
“Itu disiapkan sebagai agenda HAM bagi KPU, tim kampanye paslon, dan akan kami jadikan panduan dalam mengawasi pemerintah yang terpilih,” kata Usman.
Usman menyebut, dokumen tersebut diserahkan kepada para paslon saat kampanye saat ini saja. Dokumen serupa juga telah diserahkan pada Pemilu 2014, dan 2019 silam
Baca Juga: Setelah Undur Diri dari Wakil Menteri, Tersangka Eddy Hiariej Diperiksa KPK Hari Ini
“Kami telah menghasilkan dokumen serupa pada Pemilu 2014 dan 2019,” ucapnya.
Usman juga telah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memasukkan isu perlindungan kebebasan berekspresi, akuntabilitas aparat keamanan, dan penyelesaian pelanggaran HAM berat ke dalam debat perdana capres-cawapres nanti.
Diketahui, tema debat tersebut merupakan “Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi”.
“Kami meminta KPU agar memasukkan agenda HAM resmi tercantum di dalam isu yang akan dibahas atau disampaikan para panelis dalam debat,” kata Usman.
Sementara itu, ketua pelaksana panggung rakyat, Raiden Soedjono mengatakan, nantinya pengunjung bakal bisa merasakan pengalaman yang tak terlupakan.
Lantaran, lanjut Raiden, selain konser musik, pihaknya bakal menyuguhkan sebuah atmosfer sejarah kelam Indonesia, yang tak terlupakan.
“Kami kemas dalam bentuk seni instalasi yang menyajikan foto peristiwa kerusuhan Mei 1998, serta foto berbagai pelanggaran HAM. Ini gratis dan terbuka untuk umum,” tutupnya.
