Kontroversi Butet Kertarajadsa, Harusnya Belajar dari Lekra?

Kamis, 07 Desember 2023 | 16:56 WIB
Kontroversi Butet Kertarajadsa, Harusnya Belajar dari Lekra?
Seniman sekaligus budayawan Yogyakarta, Butet Kartaredjasa saat diwawancarai. [Suarajogja.id/Hiskia Andika Weadcaksana]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih, jika kelak ada presiden hobinya kok menculik," kata dia.

Butet Harusnya Belajar dari Lekra

Kejadian pembacaan puisi dan pantun yang dinilai menyindiri dua bakal capres kala itu, pun membuat Butet mendapat banyak perhatian dari para pengamat politik. Salah satunya Analis Komunikasi Politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting.

Menurutnya, puisi atau pantun yang dibacakan seniman Butet mengarah pada propaganda politik dan mengingatkan publik kepada gaya seniman Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) di tahun 1960-an.

Sekamat Ginting mengatakan seharusnya pengalaman Lekra bisa menjadi pembelajaran bagi para seniman saat ini untuk bisa memisahkan karya seni dan politik. Namun, juga bukan melarang seniman turut aktif dalam berpolitik.

"Boleh-boleh saja seniman aktif berpolitik dan masuk ke partai politik. Karena itu hak warga negara. Namun, harus punya kesantunan politik agar pesan karya seninya tetap tersampaikan," kata Ginting.

Mengenal Lekra

Lekra didirikan pada 17 Agustus 1950. Ditandai dengan deklarasi seniman Lekra tentang bagaimana bertindak dalam bidang kesenian. Beberapa tokoh yang menonjol dari Lekra yakni Njoto, Pramoedya Ananta Toer, Affandi, Soedjojono.

Lekra memakai prinsip 'politik sebagai panglima' sebagai dasar penciptaan karya seni karena menganggap revolusi di Indonesia belum tuntas. Aliran kesusasteraan realisme sosialis pun menjadi dominan di Lekra. Aliran itu dianggap menggambarkan realita masyarakat.

Baca Juga: Profil dan Agama Butet Kartaredjasa, Seniman yang Diintimidasi Polisi?

Prinsip itu lah yang menarik empati Soekarno yang kala itu sedang menggaungkan Manifesto Politik dan Undang-undang dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (Manipol Usdek).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI