Revisi UU ITE yang Ke-2 Telah Disahkan, Ada Poin Soal Perlindungan Anak di Ruang Digital

Kamis, 07 Desember 2023 | 11:41 WIB
Revisi UU ITE yang Ke-2 Telah Disahkan, Ada Poin Soal Perlindungan Anak di Ruang Digital
Ilustrasi anak dalam situasi konflik (Freepik.com/Ruslan Batiuk)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Belum lama ini, UU ITE atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 telah disetujui oleh DPR RI terkait revisinya yang kedua. Berdasarkan keterangan Menkominfo Budi Arie Setiadi, hal ini dilakukan agar hukum dapat meredam masyarakat yang sering bar-bar di ruang digital.

Kendati demikian, ada salah satu poin menarik dari revisi UU ITE yang kedua ini. Poin itu memuat mengenai penghinaan yang diperbolehkan.

Kenapa menghina diperbolehkan? Tentu hal ini tidak semata-mata dilakukan sebagai upaya buat tutup mata sama penghinaan. Sebaliknya, ketentuan pengecualian penghinaan dibuat agar tak ada lagi korban yang malah berbalik menjadi tersangka.

Selain itu, ada hal yang perlu digaris bawahi pula mengenai perlindungan anak di ruang digital. Hal ini termasuk akses dan restriksi penyelenggara sistem untuk keamanan konten di dalamnya.

Baca Juga: Revisi UU ITE Paksa Platform Lindungi Anak Indonesia di Internet

Di saat yang sama pula, pengawas komunikasi digital Inggris yaitu Ofcom mengajukan draft perlindungan anak di internet untuk menghindar dari konten pornografi.

Salah satu isinya adalah meski situs porno adalah hal yang legal di Inggris penyelenggara sistem bertanggung jawab soal perlindungan anak di ruang digital dengan wajib verifikasi KTP untuk aksesnya.

Lantas memang sebahaya itu ya konten pornografi kepada anak? Berikut ulasannya.

Bahaya Negatif Konten Pornografi Untuk Anak

Kita akan mengambil contoh kasus yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Tengah. Ada sekitar 569 pasangan yang mengajukan dispensasi untuk menikah di bawah usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Kebanyakan pasangan tersebut berusia 15-17 tahun dan sebagian permohonan diajukan karena pasangan telah hamil di luar nikah.

Baca Juga: 5 Alasan Kominfo Lakukan Revisi UU ITE: Luruskan Pasal Karet hingga Lindungi HAM

Menurut humas dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri, tingginya anak yang hamil diluar nikah bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya pengaruh tontonan pornografi.

Kecanduan pornografi memang dapat menyebabkan ancaman bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Maka dari itu, hal ini harus mendapat perhatian lebih. Melansir dari laman Halodoc berikut dampak berbahaya kecanduan pornografi.

1. Gangguan Perkembangan Otak

Kecanduan pornografi dapat menyebabkan gangguan perkembangan pada otak anak. Saat melihat berbagai konten yang mengandung pornografi, maka otak akan penuh oleh hormon dopamin.

Saat jumlah dopamin terlalu tinggi pada otak, maka seseorang akan kesulitan untuk membedakan hal yang baik dan buruk. Selain itu, pecandu juga sulit untuk mengambil keputusan, memiliki percaya diri yang rendah, hingga daya kreativitas yang menurun.

2. Gangguan Emosi

Konten pornografi juga dapat menyebabkan gangguan emosi pada anak. Anak-anak yang mengalami kecanduan pornografi akan memiliki keinginan untuk terus menerus menyaksikan atau menikmati berbagai hal yang berbau pornografi.

Jika keinginan ini tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka pecandu berisiko mengalami emosi yang tidak stabil.

3. Kemampuan Bersosialisasi Menurun

Anak-anak yang gemar menyaksikan konten pornografi juga berisiko mengalami kesulitan dan penurunan kemampuan bersosialisasi. Selain itu, anak juga akan menganggap normal setiap kekerasan dalam hubungan, baik secara fisik maupun seksual.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI