Cek Fakta
Suara.com - Presiden Jokowi mengapresiasi kerja keras dan kecepatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas pembangunan berbagai infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo selama sembilan tahun pemerintahannya hingga saat ini.
"Selamat menperingati Hari Bhakti PUPR ke-78, Dirgahayu PUPR. Kementerian PUPR itu biasanya paling mendahului di dalam realisasi anggaran. Januari itu pasti sudah mulai karena kontraknya sebelumnya. Itu yang saya lihat, dibanding dengan kementerian yang lain selalu mendahului, itu yang bagus, Januari sudah langsung mulai," kata Presiden pada acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Para Penggiat Infrastruktur, Senin, (4/12/ 2023).
Dikatakan Jokowi, pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara besar-besaran sejak tahun 2014 membuat daya saing Indonesia meningkat. Dalam IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, peringkat Indonesia meningkat dari 54 pada tahun 2014 mejadi peringkat 51 pada saat ini.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, dari 170 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR, sampai dengan tahun 2023 telah dapat diselesaikan 99 PSN, seperti telah diselesaikan 42 bendungan, 2.143 km tambahan jalan tol, dan 1,3 juta hektare jaringan irigasi baru.
Baca Juga: Presiden Jokowi Beri Ajudan Pribadinya ke Prabowo, Sinyal Dukungan di Pilpres 2024?
"Sebanyak 40 PSN lainnya akan diselesaikan tahun 2024 dan sisanya setelah tahun 2024. Untuk Pembangunan prasarana dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini, progres fisik jalan tol, bendungan, perkantoran pemerintah, sumbu kebangsaan, Kantor dan Istana Presiden telah mencapai 60%, sehingga rencana peringatan Kemerdekaan RI ke-79 pada tahun 2024 Insha Allah akan dapat dilaksanakan di IKN," kata Basuki.
Sedangkan untuk infrastruktur kerakyatan,Basuki mengatakan telah dapat dibangun 583 jembatan gantung dari 2016 hingga 2023 dan tambahan 70 jembatan gantung lagi di 2024.
"Khusus untuk pembangunan pasar, kami laporkan telah selesai (2018 – 2023) sebanyak 29 pasar. Selanjutnya sesuai dengan perintah Bapak Presiden untuk tahun 2023-2024 akan dilanjutkan dan dituntaskan pembangunan 30 pasar. Secara keseluruhan untuk kegiatan padat karya tunai di semua sektor PUPR, sejak 2016 hingga 2023 telah menyerap lapangan kerja bagi lebih dari 5,4 juta orang," kata Basuki.
Keberhasilan pembangunan infrastruktur yang telah selesai dilaksanakan, dikatakan Menteri Basuki dapat diwujudkan karena adanya sinergi dan kerjasama, serta dukungan yang sangat baik dari Kementerian dan Lembaga terkait.
"Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Menteri Keuangan atas dukungan penyediaan anggaran serta kelancaran pengurusan dokumen anggaran, termasuk mekanisme pengadaan lahan oleh LMAN. Juga kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memberikan prioritas dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur bendungan, jalan tol dan IKN," kata Basuki.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ikut Jadi Saksi Konser Pamungkas NOAH
Ucapan terima kasih juga disampaikan khusus Menteri Basuki kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN yang selalu memberi perhatian khusus dalam penyelesaian pembebasan lahan. Lalu Menteri BUMN yang juga selalu melakukan pembinaan pengusahaan BUMN Karya untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang lebih baik, Menteri Perhubungan sebagai sesama mitra kerja Komisi V DPR RI dalam meningkatkan konektivitas nasional, termasuk pengaturan kelancaran Mudik Lebaran dan Hari Libur Nataru.
Serta tentunya kepada Bapak Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BPKP yang terus menerus mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk dapat mencegah penyelewengan dan meningkatkan tata kelola, serta Kepala Otorita IKN yang secara intensif berkoordinasi dan bersinergi dalam mempercepat pembangunan prasarana dan sarana, serta masuknya investasi di IKN.
Acara Silaturahmi dengan Bapak Presiden dengan penggiat infrastruktur diikuti oleh 250 orang dari berbagai kalangan mitra Kementerian PUPR
