Infografis
Suara.com - Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menanggapi positif rencana Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHAR DPP PDIP mencabut laporan kasus ujaran kebencian dan hoaks di Bareskrim Polri.
Meski menganggap BBHAR DPP PDIP terlambat menyadari isi pernyataan dirinya terhadap Presiden Jokowi yang sempat dipersoalkan tersebut, Rocky Gerung menilai itu lebih baik ketimbang tidak sama sekali.
"Lebih baik terlambat daripada telat sadarnya," singkat Rocky kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).
Terpisah kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar juga berterima kasih kepada BBHAR DPP PDIP dan pihak pelapor lainnya yang mencabut laporan di Bareskrim.
Baca Juga: TKN Bantah Ada Pembahasan Politik Antara Prabowo Dengan Jokowi Di Istana Bogor
"Saya mengartikan tindakan pencabutan laporan tersebut bukan hanya soal setuju dengan pernyataan Rocky. Tapi juga harus dipahami sebagai bentuk pemahaman atas kebebasan berekspresi lebih khusus lagi pada kritik. Demokrasi tanpa kritik ibarat nasi goreng tanpa nasi, panas," katanya.
Haris juga mengakui bahwa memang diperlukan waktu untuk benar-benar memahami isi kritik Rocky Gerung terhadap Jokowi. Sampai pada akhirnya pihak-pihak yang sempat melaporkan Rocky Gerung menyadari bawah kritik yang disampaikannya terhadap Jokowi sebagai sebuah kebenaran.
"Reaksi terhadap kritik memang butuh waktu untuk menguji sahih atau tidaknya isi kritik. Jadi, perjalanan waktu ternyata membawa pelapor kasus Rocky melihat fakta yang terungkap bahkan berbalik menyerang mereka. Pada titik itu, tidak ada yang lain, Rocky benar," jelas Haris.
Pernyataan Rocky Gerung Benar
Sebelumnya BBHAR DPP PDIP mengklaim akan mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Bareskrim Polri. Alasannya, karena kritik atau pernyataan Rocky Gerung terhadap Jokowi telah terbukti kebenarannya.
Baca Juga: Cerita Jenderal Bintang Empat Maruli Simanjuntak Pernah Ditraktir Bonek
Perwakilan tim BBHAR DPP PDIP, Johannes Oberlin L. Tobing mengungkap salah satu kritik Rocky Gerung yang terbukti benar yakni Jokowi kekinian tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat. Tetapi lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga.
"Apalagi setelah melihat keputuasn MK, terbukti Paman Usman diberhentikan dari ketua MK. Tak lama anaknya Gibran maju jadi cawapres. Ini diluar akal sehat saya sebagai yang anti kepada pelanggaran hukum. Menerabas hukum, menghalkan segala cara untuk ambisi berkuasa," kata Johannes kepada Suara.com, Selasa (28/11/2023).
Johannes mengaku telah mempersiapkan untuk segera mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Bareskrim tersebut. Sekaligus menegaskan keputusan ini atas dorongan pribadi bukan partai.
Sementara Kepala Biron Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan memastikan Bareskrim Polri akan terus mengusut tuntas kasus ini. Meski beberapa pelapor telah mencabut laporan.
![Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (kedua kanan) memberikan keterangan disaksikan Presiden Joko Widodo (tengah), bakal Capres Ganjar Pranowo (kanan), Ketua DPP Puan Maharani (kedua kiri) dan Ketua DPP Prananda Prabowo (kiri) saat sesi konferensi pers Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (6/6/2023). [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/06/06/35760-jokowi-ganjar-megawati-elite-pdip.jpg)
Ramadhan mengklaim alasannya penyidim tetap memproses hukum karena perkara tersebut bukan merupakan delik aduan.
"Penyidikan tetap jalan. Alasan penyidik karena ini bukan delik aduan," kata Ramadhan kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).
Apalagi, kata Ramadhan, pelapor terkait tersebut bukan hanya dari BBHAR DPP PDIP. Melainkan ada 26 laporan yang diterima penyidik terkait perkara tersebut.
"Ada 26 LP (laporan) dan asa beberapa LP yang dicabut," pungkasnya.
