Ketua Umum TP PKK Serahkan Bantuan Pemerintah Berupa 22 Mesin Jahit kepada TP PKK Kabupaten Mappi

Kamis, 30 November 2023 | 11:40 WIB
Ketua Umum TP PKK Serahkan Bantuan Pemerintah Berupa 22 Mesin Jahit kepada TP PKK Kabupaten Mappi
Penyerahan bantuan 22 Mesin Jahit kepada TP PKK Kabupaten Mappi. (Dok: Kemendagri)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menyerahkan bantuan pemerintah berupa 22 mesin jahit kepada TP PKK Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan.

Tri mengatakan, kegiatan yang membantu masyarakat secara riil tersebut diharapkan bermanfaat secara langsung bagi perekonomian di Kabupaten Mappi.

“Inilah yang diharapkan oleh masyarakat, bantuan yang riil, yang dirasakan yang adalah bentuk realisasi dari kata-kata PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Bukan pemberdayaan kader-kader ataupun pengurusnya, tapi pemberdayaan kepada masyarakat yang di bawah yang merupakan tujuan dari pembangunan pemerintah secara nasional,” katanya di Gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Tri menegaskan, kegiatan 10 program pokok PKK tidak hanya berupa kegiatan seremonial seperti diskusi ataupun rapat pertemuan antarkader, melainkan juga pemberdayaan secara riil. Ia berharap pemberian bantuan seperti itu dapat diadaptasi atau direplikasi oleh semua daerah.

Baca Juga: Kunker ke Sultra, Mendagri Jelaskan Kunci Sukses Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

“Inilah yang harus kita laksanakan, yaitu memberi kail kepada masyarakat, agar mereka bisa tumbuh memberdayakan diri sendiri dengan bantuan-bantuan tersebut. Kita mungkin bisa berteori, berkonsep, bagaimana menyejahterakan ekonomi masyarakat dengan melaksanakan ini, tapi kalau tidak ada bantuan yang riil, ini [akan sulit],” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyebutkan bahwa anggaran yang dibutuhkan dalam pemberian bantuan kali ini relatif kecil. Ia yakin hal seperti itu bila dilakukan daerah, maka tidak akan membebani anggaran, karena porsinya sangat kecil ketika dibandingkan dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah (Pemda).

Sebagai Ketua Umum TP PKK, dirinya merasa terganggu apabila TP PKK di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tidak mampu melakukan kegiatan-kegiatan riil dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, kata dia, political will menjadi faktor kunci dalam mewujudkan program tersebut.

“Tadi Pak Mendagri memberikan arahan bahwa yang pertama itu niat. Kalau memang tidak ada niat, [maka] tidak akan terlaksana, tapi kalau ada niat dari kita ingin membantu masyarakat, meningkatkan ekonominya dengan melakukan hal-hal yang riil pasti bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

Tri pun mengimbau Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi Papua Selatan agar bisa mereplikasi kegiatan pemberian bantuan sejenis di wilayahnya. Pasalnya, hal tersebut akan memberikan efek ganda (multiplier effect) yang berkelanjutan bagi perekonomian masyarakat. Adapun terkait bentuk bantuannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Baca Juga: Mendagri Ingatkan ASN di Sultra untuk Jaga Netralitas Pemilu

“Semoga ini bermanfaat dan kami menantikan hasil karya dari Ibu-Ibu Kabupaten Mappi hasil karya dari pemberian bantuan ini dan kita senang sekali kita tadi mendengar bahwa kegiatan hasil-hasil karyanya sudah bisa dipamerkan di tingkat nasional dan juga bisa mendatangkan peningkatan ekonomi,” tandasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI