Infografis
Suara.com - Belakangan ini Indonesia sedang ditimpa isu-isu yang membuat kepercayaan publik menurun terhadap pemerintahan. Tak hanya soal drama politik yang belakangan ini terjadi.
Bahkan kepada lembaga yang dipercaya bisa memberantas korupsi. Seperti yang diketahui, belum lama ini dalam sejarah kepimpinan KPK baru kali ini pimpinannya menjadi tersangka kasus korupsi.
Maka tak heran berdasarkan survei Indikator terkini tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah ini mencapai 75,7 persen. Terdiri dari angka 65,7 persen cukup percaya dan 10 persennya sangat percaya.
Tentu saja angka kepercayaan itu turun lantaran tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2019 bisa mencapai 80 persen.
Kepercayaan publik meruapakan hal yang sangat penting. Lantaran hal itu menjadi syarat mutlak dalam pemerintahan yang baik.
Sayangnya, belakangan ini para pemangku kebijakan sudah menodai kepercayaan publik dengan berbagai hal. Berikut ulasannya.
1. Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Melakukan Pelanggaran Etik Berat
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman melakukan pelanggaran berat. Ipar dari Presiden Jokowi itu disebut melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim berkenaan dengan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
Dengan begitu, Anwar dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK. MKMK dalam putusannya memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru dalam waktu 2 X 24 jam.
Baca Juga: Kasus Suap Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung KPK Panggil 3 Anggota Komisi V DPR RI
2. Ketua KPK Menjadi Tersangka Kasus Korupsi
