Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melakukan perlawanan atas penetapannya sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Bentuk perlawanan Firli dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk menguji sah atau tidaknya penetapannya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya.
Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan resmi diajukan Firli pada Jumat (24/11/2023), dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2023/PN.JKT.SEL.
"Pemohon Komisaris Jenderal Polisi Purn Drs Firli Bahuri M.SI, termohon Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Karyoto)," dikutip Suara.com pada Jumat.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Firli Bahuri Resmi Dicekal Keluar Negeri usai Berstatus Tersangka
![Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. [Suara.com/M Yasir]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/13/24255-kapolda-metro-jaya-irjen-karyoto.jpg)
Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto membenarkan gugatan praperadilan yang diajukan Firli.
Dia bilang sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang.
"Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim tunggal Imelda Herawati, SH.MH untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan peradilan tersebut," kata Djuyamto.
Resmi Tersangka
Sebelumnya, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan SYL pada Rabu (22/11/2023) malam. Salah satu bukti yang menjadi dasar penyidik menetapkannya sebagai tersangka berupa dokumen penukaran mata uang asing pecahan SGD dan USD di beberapa outlet money changer senilai Rp7.468.711.500 miliar.
Baca Juga: Murka! Pegawai KPK Desak Kewenangan Firli Bahuri Sebagai Pimpinan Dicabut: Kalau Perlu Ditahan!
Dalam perkara ini, penyidik menjerat Firli dengan Pasal 12e, Pasal 12b, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.
Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu terancam hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup atau denda paling banyak Rp1 miliar.
Setelah resmi tersangka, penyidik Polda Metro Jaya juga telah mengajukan pencekalan kepada Firli Bahuri keluar negeri. Surat permohonan cekal itu telah dikirim oleh penyidik ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham, hari ini.
