Infografis
Suara.com - Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Jaga Demokrasi menutupi wajah mereka dengan topeng kertas bergambar Presiden Joko Widodo, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang disilang merah.
Aksi itu dilakukan saat Mimbar Demokrasi bertajuk 'Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM' di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Jogja. Dalam aksinya mereka juga menyoroti keputusan MK nomor 90/PPU-XXI/2023.
Koordinator Umum Aliansi Jaga Demokrasi Muhammad Suhud mengatakan, mimbar demokrasi ini merupakan bentuk keresahan bersama, atas isu-isu publik, seperti putusan MK soal batas umur Capres-cawapres.
"Putusan MK menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi kemunduran demokrasi yang perlu kita kroscek terus menerus sebagai sipil maupun mahasiswa," kata Suhud, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Suara.com, Kamis (23/11/2023) malam.
Ada 35 kampus yang berada di Jogja tergabung dalam gelaran ini. Dalam Mimbar Demokrasi ini juga diisi dengan aksi teatrikal yang menyimbolkan pengebirian demokrasi saat ini.
Humas Aliansi Jaga Demokrasi Nur Rohman menyebut, pihaknya tidak hanya menyoroti masalah putusan MK. Namun juga soal kebebasan berekspresi, hingga aktivis-aktivis yang dikriminalisasi.
"Soal penuntasan kasus pelanggaran HAM selama 10 tahun janji Jokowi hingga hari ini tidak tercapai. Apalagi, hari ini etika para elite yang luar biasa bejat moralnya, tidak memikirkan soal legalitas hukum tetapi etika moral diabaikan," tegasnya.
Sementara itu, Pemerhati Budaya Yogyakarta, Widihasto mengatakan, aksi akan terus berlanjut untuk mengawal dan menyadarkan masyarakat bahwa demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemunduran jelang Pemilu 2024.
"Kekuatan rakyat adalah yang utama. Kenapa kita mengkritik negeri ini? Karena kita cinta negeri ini," katanya.
Baca Juga: Nasib Malang Anwar Usman, Paman Gibran Dilaporkan ke KPK dan Bareskrim Usai Lengser dari Ketua MK
Widihasto juga menegaskan, Indonesia tidak akan menjadi negara maju apabila pemimpinnya menabrak konstitusi dan UU.
"Kapan kita akan menjadi negara maju kalau praktik politik elit adalah Machivelian yang menghalalkan segala cara untuk agenda kepentingan kekuasaannya," ujarnya.
