Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengusulkan pembentukan badan monitoring iklim di Indonesia. Badan tersebut nantinya dinilai dapat melakukan monitor dan diharapkan menyelesaikan masalah krisis iklim.
"Kami sampaikan tadi penanganan krisis iklim ini tidak bisa diselesaikan sektoral saja, di bawah kantor kepresidenan menjadi sebuah badan monitoring," ujar Anies kepada wartawan di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023).
Badan tersebut, kata Anies, tidak akan melakukan eksekusi langsung ke lapangan. Sebab sudah ada lembaga dan badan lainnya yang melakukan hal tersebut.
"Jadi bukan badan eksekusi, karena yang melakukan eksekusi itu sudah ada kementerian ada dinas lingkungan sudah dinas provinsi kabupaten sudah ada itu eksekusi," ucap Anies.
Baca Juga: Anies-Muhaimin Sodok Elektabilitas Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran Tetap Merajai Survei Pilpres
Anies kemudian menyinggung mengenai komitmen Indonesia dalam mengatasi krisis iklim. Menurutnya, belum ada badan yang memiliki tugas untuk melakukan monitoring.
"Indonesia memiliki komitmen tingkat global, tingkat nasional yang pelaksanaannya menggunakan lembaga-lembaga yang sudah ada," jelas dia.
"Tetapi yang melakukan monitoring yang menjadi tempat rujukan bila ditemukan masalah itu yang belum ada," lanjutnya.
Anies menilai badan monitoring iklim tersebut bisa memberikan solusi atas permasalahan lingkungan hingga membuat rekomendasi kebijakan dengan energi terbarukan kepada presiden.
"Dengan begitu maka kepala pemerintahan bisa memastikan solusi solusi lingkungan hidup solusi energi terbarukan itu bisa dilaksanakan dengan optimal," sebut Anies.
Baca Juga: Cerita Anies Merasa Beruntung Hadapi 2 Krisis Di Jakarta: Banjir Ekstrem Dan Pandemi Covid
Lebih lanjut, Anies mengatakan badan tersebut akan diisi dengan tim khusus untuk memastikan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga lain di lapangan terlaksana.
"Jadi bukan sebuah badan baru untuk eksekusi tapi badan baru untuk melakukan monitoring pendampingan, dengan begitu tak ada tumpang tindih," tuturnya.