Infografis
Suara.com - Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Anwar dilaporkan oleh Perekat Nusantara, Pergerakan Advokat Nusantara, dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).
Mereka melaporkan Anwar sebab mendengar kabar kalau yang bersangkutan mengirim surat keberatan atas pemilihan dan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
"Di sini nampak lagi pelanggaran etika yang sarat sekali dengan upaya mencari pembenaran atas sikapnya dia selama ini," kata perwakilan Perekat Nusantara, Carrel Ticualu ditemui Suara.com dan jurnalis lainnya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023).
Baca Juga: Batas Usia Capres-cawapres Digugat Lagi, Pelanggaran Kekuasaan Hakim hingga Amar Putusan Jadi Soal
Namun, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie saat ini bersifat ad hoc dan masa tugasnya akan berakhir pada Jumat (24/11/2023) besok.
Untuk itu, Carrel meminta Ketua MK Suhartoyo untuk segera membentuk MKMK secara permanen.
"Melalui ketua MK yang sudah ada sekarang dengan permohonan agar ketua MK segera membentuk MKMK (permanen) untuk memeriksa hakim terlapor yang sampai saat ini masih menjadi hakim konstitusi yakni Anwar Usman atas dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi," tutur Carrel.
Perlu diketahui, beredar surat kuasa khusus yang ditandatangani Anwar Usman untuk menunjuk Franky Simbolon dan kawan-kawan menjadi kuasa hukumnya.
Kemudian, melalui kuasa hukumnya, Anwar melayangkan surat keberatan atas terpilih dan ditetapkannya Suhartoyo sebagai Ketua MK. Surat keberatan tersebut diketahui ditujukan langsung kepada Ketua MK Suhartoyo.
Baca Juga: Soroti Hak Pelaut, Pelaut Migran Indonesia Ajukan Diri sebagai Pihak Terkait dalam Gugatan UU PPM
