Infografis
Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumpulkan seluruh camat dan lurah se-Jakarta di Balai Kota DKI pada Rabu (22/11/2023). Dalam kesempatan itu, ia membahas soal netralitas aparat menjelang Pemilu.
Belakangan, kejadian ribuan kepala desa mendukung pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuai polemik. Seharusnya perangkat desa harus bersikap netral dalam Pemilu.
Kendati demikian, Heru menyebut tindakannya mengumpulkan para perangkat daerah itu tak ada kaitan dengan kejadian tersebut.
"Enggak-enggak (terkait dengan kepala desa tak netral)," ujar Heru usai acara.
Dalam pengarahannya, Heru meminta agar para camat dan lurah menjaga netralitas agar tak melanggar Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Jelang pemilu hati-hati, kita semua ASN termasuk saya. Saya tidak pernah perintahkan macem-mecem kepada bapak (camat dan lurah) loh ya," jelasnya.
Ia pun mewanti-wanti soal adanya beberapa sanksi tegas akan diberikan kepada ASN yang tak netral, termasuk pemberhentian dari jabatan.
"Teguran, terus penundaan gaji, terus penurunan pangkat dan sebagainya. Kalau di lurah ya diberhentikan sebagai lurah," pungkasnya.
15 Ribu Kepala Desa
Baca Juga: Iklan Prabowo-Gibran Dilaporkan ke Bawaslu, TKN: Itu Anak-Anak Buatan AI
Sebelumnya, sekitar kurang lebih 15 ribu kepala desa berbondong-bondong mendatangi Indonesia Arena di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (19/11). Mereka menghadiri acara yang diinisiasi oleh Gerakan Desa Bersatu dengan dalih hendak bersilaturahmi.
