Suara.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Budi Gunawan angkat bicara mengenai pakta integritas yang diduga diteken oleh Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban.
Budi memastikan tidak ada pakta integritas terkait. Menurutnya tidak mungkin intelijen mengeluarkan hal semacam itu.
"Enggak ada. Enggak ada. Masak intel ngeluarin gitu," kata Budi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Budi sekaligus menjawab mengenai isu pergantian dirinya sebagai Kepala BIN. Ia mengaku tidak tahu.
Baca Juga: Sedang Direview, Anies Sebut Terima Pakta Integritas Dari Kelompok Selain Ijtima Ulama PA 212
"Wah enggak tahu," kata Budi.
Isu Dokumen Pakta Integritas
Sebelumnya, Sekrestaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto membantah soal beredarnya dokumen pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo.
Justru dia balik menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo menjadi calon wakil presiden. Meski demikian, Hasto tidak mau menyebut berhembusnya isu pakta integritas itu sebagai upaya untuk menutupi putusan MK.
"Kalau itu kami enggak tahu, tapi kan aksi reaksi. Bagi kami hal-hal yang seperti itu, kami tidak melakukan, ya. Pencederaan pakta integritas yang tertinggi itu adalah terhadap konstitusi, sekali lagi ketika MK saja itu bisa diintervensi, maka ini pelanggaran integritas yang paling dahsyat, karena itu melanggar konstitusi, demi ambisi," kata Hasto di sebuah hotel di Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023) dikutip Suara.com.
Baca Juga: Pakta Integritas Pj Bupati Sorong hingga Dugaan Keterlibatan Kementerian Desa Dilaporkan ke Bawaslu
Dia menegaskan mereka tidak berbuat sedemikian rupa untuk bisa memenangkan Ganjar sebagai presiden menggantikan Joko Widodo.
"Oh, kami tidak, tadi dari Pak Arsjad (Ketua TPN Ganjar-Mahfud) juga menegaskan bahwa, no black campaign," katanya.
"Kami tidak mengenal model-model manipulasi. Drama dulu ada Ratna Sarumpaet. Dan ini kan muncul suatu drama-drama yang baru. Kami tidak pakar menjadi sutradara pemain penulis naskah semua sekaligus. Kami enggak punya pengalaman di situ," imbuh Hasto.
Reaksi KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sempat buka suara soal terkait beredarnya dokumen pakta integritas yang disebut-disebut ditemukan penyidik antirasuah saat penggeledahan terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan kawan-kawan yang terjaring operasi tangkap tangan alias OTT.
Kekinian, Yen Piet Mosso telah resmi ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap.
Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan jurnalis, Pakta integritas tersebut berisi lima komitmen Mosso sebagai Pj Bupati Sorong.
Salah satunya berbunyi, 'Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.'
Menanggapi itu, Ketua KPK Firli Bahuri belum bisa memastikan kebenarannya terkait temuan penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu.
"Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu. Jadi saya kalau tidak tahu, saya katakan tidak tahu," kata Firli saat menggelar konferesnsi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/11/2023).
Namun, Firli berjanji akan mencari tahu kebenarannya mengenai kemungkinan penyidik KPK yang menemukannnya.
"Tapi nanti akan saya cek, dari mana rekan-rekan dari mana, apakah ada di KPK atau tidak," katanya.
Ia mengatakan, hasil penyitaan dari penggeledahan tersebut yang akan dilihat oleh salah satu deputi di KPK.
"Nanti Pak Deputi yang bisa melihat dari hasil penggeledahan penyitaan yang dilakukan penyidikan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PJ Bupati Sorong," sambungnya.