Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani buka suara setelah Capresnya Ganjar Pranowo memberikan skor atau penilaian berupa angka lima terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ganjar kata Puan, pasti memiliki data hingga bisa memberikan penilaian skor 5 soal penegakan hukum di tanah air.
“Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut, pasti mempunyai data yang beliau sampaikan,” kata Puan dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1/2023).
Ganjar sebelumnya memberikan skor 5 dari skala 1 sampai 10 terkait penegakan hukum di era Jokowi. Nilai itu disampaikan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu merasa ada intervensi dalam penegakan hukum, khususnya dalam putusan MK tersebut. Dimana dalam putusan tersebut membubat Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Terkait itu, Puan berharap agar seluruh penegakan hukum yang ada di Indonesia harus berjalan dengan baik, sesuai koridor, tanpa membeda-bedakan atau ada tebang pilih.
“Jadi memang ke depannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat, bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridornya tanpa ada tebang pilih,” jelas Puan.
Lebih lanjut, Puan menyebut kehadirannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagai Ketua DPR RI. Dalam kesemapatan itu Puan mengajak ketua dan perwakilan parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) bertemu Presiden Joko Widodo, dalam rangkaian MIKTA Speakers Consultation Ke-9.
Puan dalam keterangan sebelumnya menyebut pertemuan pimpinan parlemen anggota MIKTA dengan Presiden sebagai bagian dari komitmen parlemen untuk siap berkontribusi aktif dan bersinergi dengan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan internasional. (Antara)
Baca Juga: Datangi Kantor Gibran, Abu Bakar Ba'asyir Titip Surat untuk Capres Prabowo
Ganjar Beri Nilai 5
