Infografis
Suara.com - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi komitmen pemerintah dalam kerangka Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioal (RPJMN) yang tertuang pada Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas.
Hal tersebut diutarakan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Drs. Amich Alhumami, M.A., M.Ed., Ph.D., pada International Symposium on Early Childhood Education (ECED) di Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (16/11/2023).
ECED merupakan forum diskusi interaktif antara para pakar, akademisi, peneliti, pemangku
kepentingan, serta praktisi terkemuka terkait temuan dan penelitian terkini yang berhubungan dengan
pengembangan dan pendidikan anak usia dini (PAUD).
Kajian pengembangan PAUD dianggap penting karena pendidikan anak merupakan langkah yang tepat
dalam menciptakan generasi emas yang berkualitas, kompeten, produktif, dan berdaya saing tinggi di masa depan. Terlebih lagi, pada 2045, Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi, dengan 70 persen jumlah penduduk berada di usia produktif.
"Penting untuk diingat bahwa investasi pada PAUD tidak hanya berdampak positif pada perkembangan individu anak, tetapi juga memiliki dampak positif pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan,” ujar Amich.
Pernyataan Amich tersebut didasari pada kajian singkat Bappenas dengan menggunakan data-data pada negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pada hasil kajian ditemukan bahwa pengembangan anak usia dini sangat berpengaruh positif terhadap capaian literasi dan numerasi suatu negara yang merupakan cikal bakal daya saing Human Cpital suatu bangsa di masa mendatang.
“Namun deminikan, tentunya hal ini merupakan upaya lintas sektor sehingga dibutuhkan kerja sama lintas pemangku kepentingan. Termasuk dalam hal ini, penting sekali untuk melibatkan akademisi dan mitra pembangunan agar Indonesia Emas 2045 dapat terwujud,” terangnya.
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPN/Bappenas) Didik Darmanto menuturkan hingga saat ini masih ada sekitar 29 ribu desa dan kelurahan di Indonesia yang masih belum memiliki PAUD
“Kalau diihat dari data persediaan PAUD itu ada 29 ribu desa/kelurahan yang belum memiliki PAUD baik itu TK, RA dan lainnya,” ucap Didik.
Baca Juga: Petinggi UI Mohammad Amar Khoerul Uman Jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi BTS
Dengan melihat permasalahan yang tersebut, Bappenas memasukan ini sebagai target dalam meningkatkan jumlah PAUD kedalam Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045.
Menjawab tantangan tersebut, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI, drg. Nurtami, Ph.D., Sp,OF(K),
menyadari pentingnya peran universitas dan institusi pendidikan tinggi dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa.
Menurutnya, ada empat langkah utama yang dapat dikerjakan oleh akademisi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pertama, akademisi harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas PAUD di Indonesia melalui pelatihan guru, penyediaan sumber daya yang sesuai dan pengembangan kurikulum yang selaras dengan tahap perkembangan anak.
Kedua, universitas harus berkolaborasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan anak. Ketiga, melakukan penelitian dan inovasi di bidang PAUD guna membantu menciptakan lingkungan yang kondusif agar tumbuh kembang anak dapat optimal. Terakhir, akademisi harus memastikan bahwa PAUD menjadi bagian integral dari program pendidikan tinggi.
“Kita harus menyadari bahwa pendidikan anak usia dini bukan semata-mata tanggung jawab perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi, melainkan tanggung jawab bersama. Kita semua harus berkontribusi aktif, mengedukasi masyarakat, dan memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan terbaik sejak dini,” kata drg. Nurtami.
