Infografis
Sementara yang ketiga, Agus diminta untuk menghentikan wacana Revisi UU TNI dan mendukung secara penuh implementasi UU TNI.
"Lebih jauh, Panglima pun harus bersikap tegas segala upaya untuk menyeret TNI ke ranah sipil seperti halnya penempatan di jabatan ASN, Pj Kepala Daerah dan terlibat berlebihan dalam agenda pembangunan," ungkapnya.
KontraS juga melihat pentingnya peran Agus dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024. Setelah menjadi Panglima TNI nanti, Agus diminta untuk bisa berkomitmen menjamin netralitas TNI.
Sebabnya, saat ini terlihat cukup banyak purnawirawan perwira tinggi yang bahkan masuk ke dalam daftar anggota tim sukses parpol maupun pasangan capres-cawapres.
"Calon Panglima TNI harus berkomitmen untuk menjamin netralitas TNI pada masa Pemilu dan Pilkada serentak demi menjamin tegaknya profesionalitas TNI," tuturnya.
