Infografis
Suara.com - Jaksa penuntut umum (JPU) mengklaim bahwa sidang yang saat ini dijalani oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty bukan upaya untuk membungkam suara-suara kritis.
Hal itu diterangkan JPU ketika membacakan surat tuntutan atas terdakwa Haris Azhar di kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (13/11/2023).
"Sekali lagi kami tegaskan, persidangan ini bukanlah upaya untuk membungkam suara kritis. Khususnya dengan pembelaan hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta pegiat antikorupsi di Papua," ujar JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).
![Fatia Maulidiyanty dan Haris Azhar menyalami Luhut Binsar Pandjaitan usai persidangan di PN Jaktim pada Kamis (8/6/2023). [Suara.com/Rakha]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/06/10/79862-fatia-maulidiyanty-dan-haris-azhar-menyalami-luhut-binsar-pandjaitan.jpg)
Sebaliknya, JPU menjelaskan bahwa penuntutan yang dilakukan dalam persidangan justru untuk menangani perkara dugaan pencemaran nama baik Luhut yang dilakukan oleh Haris dan Fatia Maulidiyanty.
"Tindakan penuntutan ini secara spesifik ditujukan untuk menangani perbuatan subjektif yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty yang telah mencemarkan kehormatan dan atau nama baik saksi korban, Luhut Binsar Pandjaitan," terang jaksa.
Tudingan Jaksa
Sebelumnya, JPU menuding Penasihat Hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty dari Tim Hukum Advokasi untuk Demokrasi telah menutupi niat jahat kliennya.
Dalam bagian pendahuluan surat tuntutannya, JPU menyayangkan kubu Haris-Fatia tidak memanfaatkan proses hukum di persidangan untuk menggali fakta.
JPU menilai Penasihat Hukum tidak kreatif dalam menyusun strategi untuk membela Haris dan Fatia.
Baca Juga: Pengacara Haris-Fatia Ajukan Bukti Tambahan Jelang Sidang Tuntutan, Jaksa Protes
"Berdasarkan rangkaian hukum yANG terungkap di ruang sidang pengadilan, tampak dari Tim Hukum Advokasi untuk demokrasi yg membela Haris Azhar dan Fatia Maulidiyantu tidak mampu dan tidak kreatif dalam menyusun strategi pembelaan," kata JPU di PN Jaktim saat membacakan surat tuntutan Haris Azhar.
