Suara.com - Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bakal menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada Senin (13/11/2023). Kemampuannya akan diuji oleh Komisi I DPR RI.
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menjelaskan rangkaian detail dari fit and proper test calon panglima TNI.
Pertama, Komisi I akan mempersilakan Agus untuk menyampaikan visi dan misi sebagai calon orang nomor satu di TNI.
Sesi itu akan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.
Setelah itu, Komisi I akan menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang digelar secara tertutup.
"Nanti jikalau ada pendalaman yang mungkin menemukan kerahasiaan maka rapat akan ditutup, tapi dibuka dulu di awal untuk bisa diketahui publik semua apa visi misi dari calon panglima," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Dalam RDPU tersebut, Agus juga bakal dicecar sejumlah isu yang berkaitan dengan TNI.
Semisal saja soal isu penanganan masalah di Papua. Lalu, isu prioritas lainnya yakni persiapan menjelang Pemilu 2024.
Untuk isu di Papua, Agus bakal ditanya soal pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di Tanah Papua dengan empat Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru saja dimekarkan yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Baca Juga: Jenderal Agus Subiyanto Siap, Fit and Proper Test Calon Panglima TNI antara 15 atau 16 November
Pria yang kini menjabat sebagai KSAD itu juga akan ditanya mengenai isu yang santer dibahas oleh masyarakat yakni soal kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ia dianggap bisa diusulkan sebagai calon panglima TNI tunggal oleh Jokowi karena sudah dekat semenjak sama-sama bertugas di Solo.
Sebagaimana diketahui, Agus menjabat sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta ketika Jokowi menjadi Wali Kota Surakarta.
Meutya berharap, Komisi I bisa langsung mengambil keputusan di hari yang sama. Keputusan diambil melalui rapat internal yang digelar usai fit and proper test.
Di hari yang sama, Komisi I bakal mendatangi kediaman Agus untuk melakukan verifikasi.
"Tempatnya kita masih belum tahu tapi itu juga direncanakan selesai seluruhnya di tanggal 13 November, nanti dari situ Komisi I akan bersurat kepada pimpinan DPR tanggal 13 November," ungkapnya.