Infografis
Suara.com - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana meminta Mahkamah Konstitusi mempercepat gugatan atas pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023.
Setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan yang pada pokoknya sembilan hakim konstitusi melakukan pelanggaran etik, Denny menilai MK harus memutus gugatannya.
"Terhadap putusan 90 yang sudah final and binding, agar tidak terus terbebani sebagai putusan yang lahir dari pelanggaran etik, maka kami mengusulkan MK menyidangkan permohonan atas UU Pemilu terkait syarat umur," kata Denny dalam keterangannya, Kamis (9/11/2023).
Dengan begitu, perubahan atas putusan 90/PUU-XXI/2023 memungkinkan terjadi melalui putusan atas gugatan yang dia dan Zainal Arifin Mochtar ajukan.
Menurut Denny, putusan atas gugatan yang dia layangkan sebaiknya diputus MK sebelum 13 November 2023 atau penetapan calon presiden dan calon wakil presiden definitif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tetap dengan menjaga proses yang independen dan akuntabel, kami mengusulkan MK memutus dengan cepat, lebih baik lagi jika sebelum tanggal 13 November, batas akhir penetapan paslon Pilpres 2024," tutur Denny.
"Putusan yang cepat itu diperlukan dilakukan MK untuk menguatkan legitimasi Pendaftaran Paslon dan Pilpres 2024 secara keseluruhan," kata dia.
Putusan MKMK
Diberitakan sebelumnya, MKMK menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim berkenaan dengan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
Baca Juga: Suhartoyo Jadi Ketua MK Baru, Ganjar: Mudah-mudahan Marwah MK Kembali Seperti Semula
“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip keberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).
