Infografis
Suara.com - Polda Metro Jaya memastikan penyidikan terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL dilakukan secara profesional dan transparan.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut perkembangan terkait kasus ini dan rencana pemanggilan ulang terhadap Ketua KPK Firli Bahuri akan disampaikan dalam waktu dekat.
"Kami pastikan penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan akan profesional, transparan dan akuntabel. Perkembangan penyidikan selanjutnya nanti akan dikabarkan kemudian," kata Ade kepada Suara.com, Kamis (8/11/2023).
Ketua IM57+ Institute, M. Praswad Nugraha sebelumnya menyarankan penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan Firli sebagai tersangka jika memang telah memiliki alat bukti cukup terkait pemerasan terhadap SYL. Sebab jika proses penyidikan tersebut terlalu berlarut-larut karena khawatir memperbesar risiko adanya intervensi politik.
Baca Juga: Lama Dicuekin, KPK Akhirnya Balas Surat Permohonan Polda Metro Soal Supervisi Kasus Pemerasan SYL
"Semakin berlarut-larutnya perkara ini maka semakin besar risiko adanya intervensi politik masuk di dalam proses penegakan hukum. Apalagi melibatkan dua pimpinan lembaga negara, baik pelapor maupun pelapor," kata Praswad kepada wartawan, Rabu (8/11/2023).
Mantan penyidik KPK tersebut juga menyebut keberlarutan dalam penanganan kasus tersebut akan menimbulkan ruang tawar menawar dan tukar guling perkara.
"Jangan sampai ada ruang tawar menawar dan tukar guling perkara di dalam penyidikan pemerasan SYL ini, kerusakan terhadap upaya pemberantasan korupsi sudah terlalu dalam, harus dihentikan sekarang juga segala praktik-praktik korupsi dalam penegakan hukum ini," ujarnya.
Dua Kali Minta Ditunda
Pada Selasa (7/11/2023) kemarin Firli semestinya diperiksa terkait kasus ini di Polda Metro Jaya. Namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan dinas di Aceh.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Antisipasi Penggunaan Atribut Israel-Palestina Saat Amankan Piala Dunia U-17
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengklaim alasan Firli tersebut bukan dibuat-buat atau mengada-ada.
"Jadi bukan mengada-ada, bukan. Tapi karena kondisinya seperti itu, sehingga perlu ada penjadwalan kembali atas permintaan (pemeriksaan) Polda Metro Jaya," kata Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (6/11/2023) malam.
Permintaan penundaan pemeriksaan ini bukan kali pertama terjadi. Pada Jumat (20/10/2023) lalu Firli juga pernah meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan yang sama.
Setelah permintaan penundaan itu disetujui pada Selasa (24/10/2023) sebagaimana yang diminta, Firli lagi-lagi meminta agar pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyidik pub menyetujuinya.
Namun saat itu Firli datang memenuhi panggilan penyidik di Bareskrim Polri secara diam-diam diduga untuk menghidari wartawan.
Ade sempat menjelaskan bahwa pemeriksaan kedua terhadap Firli yang dijadwalkan pada Selasa (7/11/2023) kemarin sedianya dilakukan untuk menambah keterangan. Salah satunya menyangkut status rumah Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang diduga dipergunakan Firli sebagai safe house untuk bertemu pejabat di luar kedinasan.
Belakang terungkap kalau proses biaya sewa rumah tersebut mencapai Rp650 juta pertahun. Proses pembayaran dilakukan Firli lewat pengusaha pemilik Hotel Alexis sekaligus Ketua Harian PBSI Tirta Juwana Darmadji alias Alex Tirta.
