Infografis
Suara.com - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik Zoelkifli, angkat bicara soal polemik pencabutan penghargaan kota ramah sepeda kepada Jakarta. Pencabutan itu dilakukan oleh komunitas pesepeda Bike to Work (B2W).
Taufik mengatakan keputusan B2W itu bisa dimaklumi. Pemprov DKI kata dia, tak lagi memberi perhatian khusus pada pesepeda, khususnya dalam penambahan jalur sepeda.
"Saya sangat memaklumi hal itu. Karena memang jalur sepeda sudah tidak diperhatikan lagi oleh Pemprov DKI Jakarta sekarang ini. Tidak ada penambahan jalur sepeda lagi," ujar Taufik saat dihubungi Suara.com, Kamis (9/11/2023).
Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI memang tak menganggarkan penambahan jalur sepeda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023 dan 2024. Namun, masih ada program untuk perawatan jalur sepeda.
Kendati demikian, Taufik menilai perawatan jalur sepeda yang dilakukan Pemprov saat ini tidak efektif.
"Pemeliharaan jalur sepeda yang sudah ada tidak dilakukan serius lagi. Padahal integrasi transportasi di Jakarta yang berkelanjutan pernah mendapat Award, Sustainable Tranportation Award tahun 2021," katanya.
Karena itu, ia berharap hal ini menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI agar ke depannya lebih memperhatikan jalur sepeda.
"Mestinya penghargaan atau award dari orang lain, apalagi dari pihak luar negeri, harus dipertahankan. Standard pengelolaan transpotasi Jakarta yang sudah mendapat award ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan," pungkasnya.
Dicabut Bike to Work
Baca Juga: Elite Parpol Koalisi Perubahan Lagi Rapat, PKS Sebut Struktur Timnas AMIN Diumumkan Sore Ini
Sebelumnya Komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) Indonesia mencabut penghargaan kota ramah sepeda tingkat provinsi se-Indonesia kepada DKI Jakarta. Penghargaan ini awalnya diberikan saat era kepemimpinan eks Gubernur DKI Anies Baswedan pada 2021 lalu.
