Infografis
Suara.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama organisasi nirlaba Women’s World Banking terus mendorong aksi dan praktik yang konkret agar perempuan dapat memimpin sektor perbankan dan fintech di Indonesia.
Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Keuangan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami stagnasi di bawah tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada peringkat rendah di bawah Singapura, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam.
Riset yang dilakukan oleh Women’s World Banking menemukan bahwa partisipasi perempuan di peran-peran kepemimpinan di sektor perbankan relatif rendah di bandingkan laki-laki. Hal ini disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan 17 pemimpin di industri keuangan, wawancara mendalam terhadap 32 tenaga kerja laki-laki dan perempuan sektor perbankan dan fintech, serta kajian pustaka dan dokumen tahunan perusahaan.
Deputi Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N. Rosalin mengatakan bahwa dari 543 kursi direksi di seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, hanya 19% yang diisi oleh perempuan.
Tantangan yang dihadapi perempuan untuk menapaki jalur kepemimpinan beragam, baik karena adanya beban ganda yang dialami perempuan bekerja maupun tantangan institusional di lembaga tempat perempuan bekerja.
“Untuk mencapai kesenjangan gender sebagaimana target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tahun 2030, upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemimpin perempuan perlu dilakukan. Sektor keuangan, perbankan dan keuangan, adalah titik masuk strategis untuk mencapai ini termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam Dialog Publik berjudul ‘Langkah dan Aksi Pemimpin Perempuan di Sektor Keuangan’, di Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral Titik Anas, Ph.D. mengatakan bahwa dibutuhkan upaya baik dari sisi kebijakan maupun praktik industri untuk mendukung perempuan yang bekerja.
“Saat ini pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. RUU ini berdampak penting bagi bagaimana perempuan mendapatkan akses dan dukungan sebelum dan sesudah proses melahirkan. Misalnya, akses terhadap pengasuhan anak yang mudah dan terjangkau akan membantu perempuan untuk kembali ke pasar kerja," ujar Titik.
“Riset kami menemukan bahwa kendati tenaga kerja perempuan banyak berpartisipasi di sektor perbankan. Namun, persentasenya semakin kecil dengan semakin tingginya posisi. Di tingkat yunior, persentasenya masih tinggi yakni 50,7%, lebih besar dibandingkan laki-laki. Namun semakin ke atas, semakin berkurang, di posisi menengah sebesar 42%, dan di tingkat senior 32,8%,” ujar Research Lead Asia Tenggara Women’s World Banking, Agnes Salyanty.
Baca Juga: Eksklusif, Klarifikasi Hamish Daud Terkait Isu Sewa Cewek Open BO di Bali
Praktisi hukum, Ira Eddymurthy selaku founding partner SSEK Law Firm mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki basis hukum yang lengkap yang menjamin keseteraan akses dan kesempatan kerja bagi perempuan. Konstitusi Indonesia juga memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan gender.
