Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD justru lebih setuju apabila Anwar Usman hanya dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, babak baru justru bisa digelar apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) turut mencopot jabatan Anwar sebagai hakim MK.
Mahfud menerangkan, kalau misalkan Anwar dicopot dari hakim MK, maka peluang untuk melakukan perlawanan akan terbuka lebar. Sebab, Anwar bisa saja melakukan banding melalui pembentukan MKMK baru.
"Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MKMK baru untuk banding," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
Mahfud menilai hal tersebut bisa lebih berisiko daripada hanya mencopot Anwar dari jabatan ketua MK.
"Itu berisiko, bisa dibatalkan keputusan MKMK itu," ucapnya.
Jabatan Ketua MK Dicopot
![Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie (tengah) dikalungi bendera merah putih oleh para pelapor usai sidang putusan etik di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/07/15458-mkmk-majelis-kehormatan-mahkamah-konstitusi-jimly-asshiddiqie.jpg)
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman melakukan pelanggaran berat.
Anwar disebut melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim berkenaan dengan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip keberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).
Baca Juga: TPN Ganjar-Mafud Gelar Rapat Rutin, Bahas Putusan MKMK dan TKN Prabowo-Gibran?
Dengan begitu, Anwar dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK. MKMK dalam putusannya memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru dalam waktu 2x24 jam.
