Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan 164 bukti yang terdiri dari dukumen dan bukti elektronik kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Bukti itu dihadirkan saat persidangan praperadilan yang diajukan SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (8/11/2023).
"Tim biro hukum KPK menyampaikan bukti sebanyak 164 dokumen dan termasuk bukti elektronik kepada hakim pra peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikutip Suara.com.
Ali menyebut bukti yang dihadirkan guna mendukung argumentasi penetapan SYL sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang.
Baca Juga: Kepala Auditorat BPK Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Korupsi BTS 4G
"Dan juga telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup," tegasnya.
Pada persidangan Kamis 9 November, KPK akan menghadirkan saksi ahli. "Perkembangan akan disampaikan," ujar Ali.
Praperadilan itu terdaftar dengan nomor perkara t 114/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL, terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan KPK. Disebutkan Syahrul menjadi pemohon, dan termohon KPK.
SYL, ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta, dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.
Ketiganya diduga melakukan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi.
Baca Juga: Irit Bicara Ditanya Perkembangan Kasus Pemerasan Pimpinan KPK ke SYL, Polda Metro Jaya: Tunggu Saja!
SYL selaku menteri saat itu, memerintahkan Hatta dan Kasdi menarik setoran senilai USD 4.000-10.000 atau dirupiahkan Rp62,8 juta sampai Rp157,1 juta (Rp15.710 per dolar AS pada 11 Oktober 2023) setiap bulan dari pejabat unit eselon I dan eselon II di Kementan.
Uang itu berasal dari dari realisasi anggaran Kementan yang di-mark up atau digelembungkan, serta setoran dari vendor yang mendapatkan proyek. Kasus korupsi yang menjerat Syahrul terjadi dalam rentang waktu 2020-2023. Temuan sementara KPK ketiga diduga menikmati uang haram sekitar Rp13,9 miliar.
