Infografis
Suara.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan pihaknya ogah mendesak agar Anwar Usman diberhentikan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah dinyatakan melanggar etik. Arsjad menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada rakyat apakah dengan pencopotan Anwar sebagai ketua MK saja sudah cukup atau belum.
"Setiap manusia itu mempunyai hak asasi manusia. Jadi itu adalah keputusan Pak Anwar," kata Arsjad di Gedung High End MNC, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
"Tapi yang penting bahwa rakyat Indonesia sudah menyaksikan dan sudah melihat, dan sudah ada yang namanya putusan MKMK yang sudah jelas sekali. Jadi biarlah rakyat yang menilai tersebut," sambungnya.
Ia mengatakan, rakyat kini tidak bisa dibohongi dan rakyat tidak buta dengan dinamika yang terjadi.
"Jadi kami serahkan pada rakyat karena rakyat tidak buta, dan rakyat juga selalu bisa mendengar, dan rakyat Indonesia juga tidak bisa dibodohi," tuturnya.
Lebih lanjut, Arsjad mengatakan adanya dinamika soal Anwar Usman terutama soal putusan MK, menjadi bagian proses demokrasi.
"Jadi saya rasa itu adalah bagian dari proses demokrasi kita, hak harus ada, tapi rakyat mengerti, rakyat melihat dan rakyat mendengar," pungkasnya.
Merasa Difitnah
Sebelumnya Hakim Konstitusi Anwar Usman angkat bicara mengenai isu konflik kepentingan atau conflict of interest atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU/XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Baca Juga: Usai Dicopot dari Ketua MK, Anwar Usman Serang Balik: Ada Skenario untuk Membunuh Karakter Saya!
Dia merasa isu yang mengaitkan hubungan kekeluargaannya dengan kakak iparnya, Presiden Joko Widodo dan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka tersebut sebagai fitnah yang kejam dan keji.
