Infografis
Suara.com - Bakal cawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, menyarankan Anwar Usman mundur dari Mahkamah Konstitusi (MK) setelah jabatannya sebagai ketua MK dicopot. Muhaimin menilai jika itu diambil akan lebih bijak setelah Anwar yang juga merupakan ipar dari Presiden Jokowi terbukti melakukan pelanggaran berat terkait putusan syarat capres-cawapres.
"Kalau Pak Anwar mengundurkan diri itu wise, tapi secara aturan tidak mewajibkan," kata Muhaimin kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).
Meski begitu, Ketua Umum PKB yang akrab disapa Cak Imin ini enggan merespons lebih jauh mengenai putusan syarat capres-cawapres harus dianulir pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas Anwar Usman dkk.
Di mana, jika putusan tersebut anulir maka bisa jadi Gibran Rakabuming Raka batal menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto.
Baca Juga: Tak Ikut Pertemuan Mantan Hakim MK Bahas Pencopotan Anwar Usman, Mahfud MD: Saya Ini Cawapres
"Ya silakan pendapat orang-orang. Saya sebagai salah satu kandidat, tidak mungkin bicara seperti itu mengomentari itu kan subjektif sebagai sesama kompetitor. Saya no comment soal itu," ucap Imin.
Jabatan Anwar Usman Dicopot
Sebelumnya, MKMK menyatakan Anwar Usman harus dicopot dari jabatannya karena melakukan pelanggaran berat, karena melanggar kode etik Hakim Konstitusi terkait putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres.
“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip keberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).
Dengan begitu, Anwar dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK. MKMK dalam putusannya memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru dalam waktu 2 X 24 jam.
“Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpin Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir,” ujar Jimly.
Selain itu Anwar juga tidak boleh terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan atau sengketa pemilu dan pilpres.
