Infografis
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengapresiasi Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie. Ini setelah MKMK memberikan sanksi terhadap pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK.
"Sebagai Ketua Komisi III, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua MKMK yang memimpin sidang dengan baik dan mengambil keputusannya secara terbuka," kata Pacul kepada wartawan, Selasa (7/11/2023)
Pacul menanggapi sekaligus jalannya sidang yang dilakukan secara terbuka sehingga bisa diikuti semua pihak. Menurutnya segala proses yang sudah dilakukan secara terbuka itu tentu bisa menjadi pelajaran bagi anak bangsa.
"Kami telah mengikuti secara bersama proses persidangan MKMK dengan terbuka. Siapapun bisa mengikuti dan ikut merasakan dialektika sekaligus dinamika proses persidangan," kata Pacul.
"Sungguh ini pembelajaran bagi setiap anak bangsa yang tertarik terhadap kinerja Hakim-Hakim MK RI. Ini bagus sekali," ujarnya.
Putusan MKMK
Sebelumnya MKMK menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman melakukan pelanggaran berat. Ipar dari Presiden Jokowi itu disebut melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim berkenaan dengan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip keberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).
Dengan begitu, Anwar dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK. MKMK dalam putusannya memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru dalam waktu 2 X 24 jam.
Baca Juga: Profil Juri Ardiantoro dan Kariernya, Mundur dari KSP Pilih Jadi Timses Prabowo-Gibran
“Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpin Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir,” ujar Jimly.
