Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya menekan angka stunting pada balita. Berbagai program dilaksanakan, dari mengintegrasikan data, intervensi langsung, hingga sosialisasi dan kampanye.
Stunting alias tengkes merupakan kondisi gagal tumbuh secara normal yang ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak-anakakibat kekurangan gizi kronis.
Penurunan angka stunting ini juga merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. Targetnya, angka stunting nasional turun hingga 14 persen pada 2024. Sementara, pada awal 2023, angka stunting Jakarta masih berada di angka 16 persen.
Kendati demikian, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan memberikan target yang lebih tinggi untuk Jakarta, yakni di bawah 10 persen. Pemprov DKI diminta melakukan intervensi lebih ketat kepada kelompok berisiko.
Baca Juga: Pemprov DKI Minta Daerah Penyangga Juga Ikut Gelar Razia Tilang Uji Emisi
Setelah menjalankan sejumlah program, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, pihaknya telah menangani 9.000 kasus stunting pada anak-anak di Ibu Kota. Penanganan juga dilakukan pada kasus gizi buruk.
"Pemprov DKI terus mencari yang stunting. Total kalau se-Jakarta ada 22 ribu, kurang lebih 9 ribu sudah selesai. Itu data stunting. Kalau data rawan gizi 23 ribu, selesai 13 ribu. Yang lain masih berlanjut," jelas Heru di Kelurahan Pekojan, Jakarta Barat.
Menurutnya, dari sembilan anak yang mengalami stunting, lima di antaranya sudah lulus stunting atau mendapatkan gizi yang baik. Sedangkan empat anak lain dipastikan segera menyusul akan lulus tengkes, dengan penanganan pemberian gizi yang tepat.
Karena itu, pihaknya juga menggalakkan program Gerakan Anak Sehat: Bersama Cegah Stunting yang diinisasi Kementerian Kesehatan. "Gerakan ini dicanangkan untuk meningkatkan sinergi lintas sektor dan memberi wadah yang mengundang partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting sejak dini," terang Heru di Balai Kota DKI Jakarta.
Gerakan Anak Sehat yang dimulai di Jakarta dan berlanjut di provinsi-provinsi lain dilakukan dengan mendukung Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal kepada anak-anak bermasalah gizi yang telah didata. Selain makanan sehat, diberikan juga edukasi terhadap orang tua agar memperhatikan gizi ibu hamil dan balita.
Baca Juga: Menuju Global City, Jakarta Siap Bertransformasi Menjadi Kota Bisnis dan Budaya
“Kita terus berikan intervensi agar bisa lulus stunting. Salah satunya, seminggu dua kali kita intervensi dengan memberikan makanan yang bergizi dan susu,” ucap Heru.
Lebih lanjut, Pemprov DKI juga telah meluncurkan Program Jakarta Beraksi (Bergerak Atasi Stunting) di lima kota dan satu kabupaten beberapa waktu lalu. Program ini merupakan bentuk pembangunan ekosistem penanganan kasus stunting yang melibatkan pihak swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Pemprov DKI pun menunjukkan komitmennya memberantas stunting lewat pengucuran anggaran hingga triliunan rupiah. "Langkah konkret dalam penurunan stunting anggarannya Rp 3,53 triliun dan realisasinya Rp 1,6 triliun atau 45,59 persen," kata Heru dalam keterangannya.
Anggaran tersebut juga digunakan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting. Dasarnya Keputusan Sekretaris Daerah (Kepsekda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting.
Dana tersebut dikucurkan untuk pemberian bantuan berupa pangan bersubsidi sebesar Rp 794.996.620.661, dari pagu Rp 985.227.407.070 pada Agustus 2023. Realisasi per komoditasnya adalah daging ayam sebanyak 3.091.920 ekor, daging sapi 3.041.984 kilogram, ikan 2.072.551 kilogram, telur ayam 3.142.951 tray, beras 3.231.296 per pak atau 5 kilogram, dan susu UHT (Ultra Hingh Temperature) 2.396.285 karton.
Program pangan murah ini bertujuan untuk memperbaiki gizi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu, terdapat sembilan golongan masyarakat yang menjadi penerima.
Di antaranya siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), pemegang Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), pemegang Kartu Lansia Jakarta (KLJ), penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ), serta kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Selanjutnya, pekerja atau buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), penghuni rumah susun dengan kriteria berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat, guru dan tenaga kependidikan non-PNS, serta pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Heru pun mengungkapkan, pihaknya kerap melakukan kampanye dan sosialisasi lewat berbagai webinar pencegahan stunting dengan target peserta empat kategori, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu memiliki bayi bawah dua tahun (baduta), serta ibu yang memiliki balita.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyatakan, percepatan penurunan stunting dilakukan dengan melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai dari penanganan kesehatan, gizi, sanitasi, pendidikan, sampai ekonomi.
Pemprov DKI menjalin kerja sama pula dengan berbagai sektor pemerintah, lembaga swasta, organisasi nonpemerintah, serta masyarakat. Kerja sama ini memastikan pendekatan yang terkoordinasi dan efektif dalam mengatasi masalah stunting.
"Tujuan program ini secara signifikan mengurangi tingkat stunting pada anak-anak yang akan berdampak positif terhadap kesehatan, pendidikan, dan perkembangan mereka secara keseluruhan," pungkas Ani.
