Infografis
Suara.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dituding menghambat proses pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara permanen. Menanggapi tudingan itu, Anwar langsung buka suara.
Anwar bercerita, sebelumnya ada putusan yang memerintahkan MKMK untuk dibentuk secara permanen. Putusan itu diberikan oleh mantan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna.
Namun, putusan itu belum dapat dilaksanakan. Sebab, menurutnya, aturan yang mengatur soal MKMK itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.
Sementara, UU MK kini masih dalam tahap revisi di DPR RI.
"Ternyata, dalam rancangan UU yang terkait dengan perubahan usia hakim konstitusi rupanya sekaligus dengan adanya rencana dari pembentuk undang-undang untuk membuat MKMK yang susunan keanggotaannya beda dengan yang lama, sehingga itu sambil menunggu ternyata belum sah sampai sekarang," kata Anwar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).
UU MK tengah dalam tahap revisi untuk yang keempat kalinya. Revisi terakhir dilakukan pada 2020 dan telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada Selasa (1/9/2020).
UU MK diusulkan untuk kembali direvisi karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.
Dengan demikian, Anwar dengan tegas menyatakan tidak menolak apabila MKMK dibentuk permanen. Justru ia berharap UU MK bisa segera disahkan supaya MKMK bisa ditetapkan secara permanen.
"Oh enggak ada menolak, justru kami sangat berharap cepat diundangkan," ujar Anwar.
Baca Juga: MKMK: Anwar Usman Jadi Hakim MK Paling Bermasalah
Tudingan itu dilancarkan oleh advokat bernama Zico Simanjuntak. Ia mempersoalkan pembentukan MKMK yang dianggap lambat dan hanya bersifat ad hoc.
