Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki kesempatan untuk menaikkan level dari negara berkembang menjadi negara maju. Menurutnya, kesempatan itu ada dalam tiga periode kepemimpinan nasional ke depan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi ketika berpidato di depan ratusan CEO dalam acara 100 CEO Forum di kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (2/11/2023).
"Kesempatan itu sudah bolak balik saya sampaikan kesempatan itu ada dalam tiga kepemimpinan nasional ke depan, tiga kali kepemimpinan nasional," kata Jokowi dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi menyebut, kesempatan yang dimaksud itu seringkali disampaikan oleh Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), hingga McKinsey.
Baca Juga: Ungkap Momen Pertama Kali Bertemu Selvi Ananda, Ternyata Ini Isi Hati Iriana Jokowi
Guna meyakini hal tersebut, Kepala Negara sempat meminta Bappenas untuk menghitung ulang.
"Kesempatan itu ada peluang itu ada," ujarnya.
Tiga periode kepemimpinan nasional yang dimaksud ialah mulai dari 2024, 2029 dan 2034. Tiga periode itu diyakini Jokowi bisa menjadi kunci bagi lompatan Indonesia menjadi negara maju.
Kendati demikian, meskipun Indonesia memiliki peluang, akan ada tantangannya yang menyertai.
Tantangan yang harus dihadapi Indonesia tidak lah mudah. Menurutnya, butuh konsistensi keberlanjutan untuk bisa mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.
Baca Juga: Presiden Jokowi Groundbreaking Kantor BPJS Ketenagakerjaan di IKN
Jokowi menilai, budaya kepemimpinan Indonesia itu terbiasa dengan mengulang dari awal ketika ada pergantian pemain.
"Apakah kita mau seperti itu terus? Kalau sudah SMP seharunya sudah bisa masuk ke SMA, masuk S1, S2, S3, S4, S5, S6, konsistensi itu dibutuhkan," tuturnya.
Belajar dari Guyana
Jokowi mengaku belajar dari negara di Amerika Selatan di mana mereka awalnya tumbuh sebagai negara berkembang, tetapi lama kelamaan bisa menjadi negara maju.
Negara yang ia maksud ialah Guyana yang terletak di Amerika Selatan. Guyana menurut Jokowi sempat menjadi negara termiskin.
Kemudian, negara tersebut menemukan potensi minyak yang bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara.
Sampai akhinya, Guyana menjalankan pengelolaan minyak dengan menggandeng pihak swasta. Ia menggarisbawahi bahwa pengelolaan seperti itu bisa dilakukan oleh swasta tetapi tetap pemerintah lah yang memfasilitasi serta membuat aturannya.
"Kini Guyana menjadi negara pertumbuhan ekonomi tercepat, tahun 2022 mencapai 62 persen tahun lalu," terangnya.
Jokowi pun memiliki keinginan Indonesia bisa melakukan seperti yang dijalankan Guyana di mana pihak swasta dan pemerintah bisa bergandengan. Sejauh ini, pemerintah sudah menjalankan sistem tersebut.
Sebagai contoh pada pengelolaan tambang di Freeport.
"Ada swasta, ada BUMN dan pemerintah dapet, dapet Pph badan, Pph karyawan, bea ekspor, royalti, PNBP, dan plus karena pemilik saham dapat dividen yang tidak kecil dari Freeport, kerja bareng-bareng," ungkapnya.
