Infografis
Suara.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memeriksa Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh selaku hakim terlapor.
Dalam sidang tertutup berkenaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, Daniel mengaku hanya menceritakan proses pengambilan keputusan pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
"Hanya soal persidangan saja, maksudnya RPH-nya, prosesnya," kata Daniel usai menjalani persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).
Sekadar informasi, laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim disampaikan sejumlah pihak, lantaran MK mengabulkan sebagian gugatan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023.
Putusan MK tersebut kemudian memperbolehkan orang yang berusia di bawah 40 tahun menjadi capres atau cawapres jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pilkada.
Sebelumnya, sejumlah hakim konstitusi yang memutuskan perkara tersebut satu per satu dipanggil MKMK.
Mereka menjalani sidang etik yang dipimpin tiga hakim senor, yakni Jimly Asshiddiqie, Bintan Saragih dan Wahiddudin Adams
"Mengadili, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu nomor 182 tambahan lembaran negara nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang memiliki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah," kata Ketua MK Anwar Usman, Senin (16/10/2023).
Salah satu pertimbangan hakim konstitusi menerima permohonan tersebut karena banyak anak muda yang juga ditunjuk sebagai pemimpin.
Baca Juga: Jimly Asshiddiqie Tegaskan Perdebatan Hakim Tidak Boleh Diumbar ke Publik
Putusan tersebut mendapatkan banyak reaksi masyarakat lantaran dianggap membuka jalan bagi keponakan Anwar, yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres.
