Infografis
Suara.com - Ketua Pemuda Madani, Furqan Jurdi, mempersoalkan bukti absennya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
Dia menilai bukti ketidakhadiran Anwar dalam RPH yang membahas perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) penting untuk diungkap.
Hal itu dia sampaikan dalam sidang pendahuluan yang digelar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai pelapor.
"Apabila tidak ada bukti mundur dari perkara dan keterangan sakit, maka patut diduga hakim terlapor I telah dengan sengaja menghambat mahkamah memberikan putusan dan kesengajaan tersebut diduga memiliki unsur kepentingan sehingga melahirkan keputusan, maaf saya pakai bahasa jalanan, biang kerok keributan yang sedang dipersoalkan masyarakat," kata Furqan dalam ruang sidang MKMK, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).
Jika tidak ada bukti Anwar absen dalam RPH yang membahas perkara 29/PUU-XXI/2023, dia menegaskan Anwar diduga kuat melanggar etik karena konflik kepentingan.
![Suasana jalannya sidang pendahuluan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Selasa (31/10/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/10/31/77219-mkmk-majelis-kehormatan-mahkamah-konstitusi.jpg)
Pasalnya, perkara yang meminta agar batas usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun itu diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini dipimpin oleh keponakan Anwar, Kaesang Pangarep.
"Sebab, partai yang menjadi pemohon dalam perkara a quo dipimpin langsung oleh keponakan dari pihak istri hakim terlapor I yaitu Kaesang Pangarep sejak tanggal 25 September 2023," ujar dia.
Terlebih, Anwar diketahui menghadiri RPH yang membahas perkara 90-91/PUU-XXI/2023 dengan materi uji yang sama, yaitu Pasal 169 huruf q UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Lebih lanjut, Furqon menyoroti gugatan pemohon yang mengagumi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka karena dianggap pemimpin muda yang berhasil membangun Surakarta.
Baca Juga: Linangan Air Mata Dan Cerita Sedih Di Sidang MKMK, Jimly Sebut Masuk Akal Putusan MK Dibatalkan
"Dalam konteks ini, secara faktual pemohon dalam permohonan a quo memiliki tujuan untuk memperjuangkan keikutsertaan Gibran dalam kontestasi politik pemilihan presiden dan wakil presiden 2024," tandas Furqon.
