Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku bisa saja menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023.
Namun, dia menegaskan keputusan untuk mengubahnya perlu keyakinan. Untuk itu, dia mengatakan para pelapor mesti meyakinkan dirinya. Kemungkinan tersebut juga disambut di parlemen yang bisa saja didorong dari Fraksi PDIP.
Dua berita mengenai putusan kontroversi MK tersebut merupakan dua artikel pilihan redaksi Suara dalam pemberitaan pada Rabu (1/1/2023).
1. Kemungkinan Ubah Putusan MK yang Muluskan Gibran Jadi Cawapres, Ketua MKMK: Saya Mau Saja tapi Belum Yakin
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku mau mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023.
Namun, dia menegaskan keputusan untuk mengubahnya perlu keyakinan. Untuk itu, dia mengatakan para pelapor mesti meyakinkan dirinya bersama dua anggota MKMK lainnya yaitu Bintan Siregar dan Wahiduddin Adams.
2. PDIP Usulkan Hak Angket Batas Usia Capres-cawapres, Hakim MK Manahan: Jangan Dibuat-buat
![Hakim Konstitusi Manahan Sitompul usai menjalani sidang etik di Gedung MK, Rabu (1/11/2023). [Suara.com/Dea]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/01/96288-hakim-konstitusi-manahan-sitompul.jpg)
Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menilai DPR perlu memastikan sejauh mana mereka dapat mewujudkan rencana hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).
Pernyataan itu disampaikan Manahan usai menjalani sidang tertutup dalam perkara dugaan pelanggaran etik yang digelar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai hakim terlapor.
