Suara.com - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku bisa saja menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023.
Namun, dia menegaskan keputusan untuk mengubahnya perlu keyakinan. Untuk itu, dia mengatakan para pelapor mesti meyakinkan dirinya. Kemungkinan tersebut juga disambut di parlemen yang bisa saja didorong dari Fraksi PDIP.
Dua berita mengenai putusan kontroversi MK tersebut merupakan dua artikel pilihan redaksi Suara dalam pemberitaan pada Rabu (1/1/2023).
1. Kemungkinan Ubah Putusan MK yang Muluskan Gibran Jadi Cawapres, Ketua MKMK: Saya Mau Saja tapi Belum Yakin
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku mau mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023.
Namun, dia menegaskan keputusan untuk mengubahnya perlu keyakinan. Untuk itu, dia mengatakan para pelapor mesti meyakinkan dirinya bersama dua anggota MKMK lainnya yaitu Bintan Siregar dan Wahiduddin Adams.
2. PDIP Usulkan Hak Angket Batas Usia Capres-cawapres, Hakim MK Manahan: Jangan Dibuat-buat
Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menilai DPR perlu memastikan sejauh mana mereka dapat mewujudkan rencana hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).
Pernyataan itu disampaikan Manahan usai menjalani sidang tertutup dalam perkara dugaan pelanggaran etik yang digelar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai hakim terlapor.
3. Saldi Isra Tertawa MK Diplesetkan Jadi Mahkamah Keluarga
Hakim Konstitusi Saldi Isra hanya tertawa saat menanggapi istilah Mahkamah Keluarga. Istilah ini muncul usai Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, yang kekinian memuluskan Gibran Rakabuning Raka jadi Cawapres.
“Hahahahaha,” tawa Saldi usai diperiksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Gedung II MK, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
4. Muluskan Jalan Gibran Cawapres, Jimly Sebut MKMK Bisa Reshuffle 9 Hakim MK Buntut Putusan Anwar Usman
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menyebut adanya perombakan (reshuffle) jajaran sembilan hakim konstitusional memungkinkan terjadi.
Hal tersebut disampaikan Jimly saat ditanya mengenai informasi internal Mahkamah Konstitusi (MK) yang bocor ke publik soal proses pengambilan keputusan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023.
5. Semua Hakim MK Dilaporkan karena Biarkan Paman Gibran Ikut Putuskan Batas Usia Minimal Capres-cawapres
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menyatakan menerima laporan baru berkenaan pembiaran terlibatnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam perkara 90/PUU-XXI/2023.
Semua hakim konstitusi tersebut dilaporkan karena membiarkan Anwar Usman, paman Gibran Rakabuming Raka, memutus perkara batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).