Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, pihaknya akan kembali memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam sidang dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.
Sidang MKMK tersebut akan digelar secara tertutup pada Jumat (3/11/2023). Menurut Jimly, hakim konstitusi lain yang akan diperiksa lagi ialah Arief Hidayat.
“Pertama, kami akan panggil sekali lagi Pak Anwar Usman. Kemungkinan Pak Arief juga kami panggil. Kemudian, panitera juga kami pangil,” kata Jimly di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
Menurut dia, pemeriksaan panitera diperlukan lantaran dugaan pelanggaran etik dalam memutus perkara 90/PUU-XXI/2023 ini berkenaan dengan tugas panitera.
“Ada beberapa isu yang terkait dengan mereka juga soal prosedur administrasi,” tambah Jimly.
Diketahui, Anwar Usman menjadi hakim terlapor yang paling banyak dilaporkan. Dia sudah menjalani sidang pemeriksaan pertama sebagai hakim terlapor pada Selasa (31/10/2023).
Sekadar informasi, laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim ini disampaikan sejumlah pihak lantaran MK mengabulkan sebagian gugatan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023.
Dalam putusan itu, MK memperbolehkan orang yang berusia di bawah 40 tahun menjadi capres atau cawapres jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pilkada.
"Mengadili, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu nomor 182 tambahan lembaran negara nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang memiliki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah," kata Ketua MK Anwar Usman, Senin (16/10/2023).
Baca Juga: Muncul Beda Pendapat Di Sidang MKMK, Jimly Asshiddiqie: Semua Orang Punya Kepentingan
Salah satu pertimbangan hakim Konstitusi menerima permohonan tersebut ialah karena banyak anak muda yang juga ditunjuk sebagai pemimpin.
Putusan tersebut mendapatkan banyak reaksi masyarakat lantaran dianggap membuka jalan bagi keponakan Anwar, yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres.
Adapun mahasiswa asal Surakarta, Almas Tsaibbirru Re A selaku pemohon dalam perkara itu juga memiliki pandangan tokoh ideal sebagai pemimpin bangsa Indonesia yakni mengidolakan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka periode 2020-2025.
Sebab, dia menilai pada masa pemerintahannya, Gibran mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surakarta sebanyak 6,23 persen padahal pada saat awal menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pertumbuhan ekonomi Surakarta justru sedang minus 1,74 persen.
Terlebih, pemohon menganggap Wali Kota Surakarta sudah memiliki pengalaman membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara.
