Soal Rumah 46, ICW: Firli Bahuri Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi, Suap Dan Pemerasan

Rabu, 01 November 2023 | 11:48 WIB
Soal Rumah 46, ICW: Firli Bahuri Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi, Suap Dan Pemerasan
Pegawai KPK dihadirkan saat polisi menggeledah rumah diduga safe house Firli Bahuri di Kertanegara, Jakarta Selatan. (Suara.com/Yaumal)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Polda Metro Jaya mengungkap rumah nomor 46 di Jalan Kartangera, Jakarta Selatan yang digunakan Ketua KPK Firli Bahuri ternyata dibayar sewanya oleh Ketua Harian PP PBSI Tirta Juwana Darmadji alias Alex Tirta seharga Rp 650 juta pertahun kepada pemiliknya berinisial E.

Menanggapi hal itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mendesak temuan itu didalami karena berpotensi menjadi tindak pidana korupsi (Tipikor). Kurnia mengungkap pasal yang dapat digunakan untuk menjerat Firli.

"Pertama, gratifikasi. Berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor, penyelenggara negara dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak manapun jika berkaitan dengan jabatannya. Pertanyaan untuk menggali potensi pengenaan pasal gratifikasi terbilang sederhana: jika Firli bukan Ketua KPK, apakah ia akan disewakan rumah tersebut?," kata Kurnia dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Rabu (1/11/2023).

Kedua, pasal penyuapan. Kata Kurnia, penyidik Polda Metro Jaya dapat menggali dengan mempertanyakan apakan penyewaan rumah tersebut untuk Firli terdapat kesepakatan.

"Misalnya, berkenaan dengan suatu perkara di KPK? Jika ada, maka Firli dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Tipikor," katanya.

Ketiga pemerasan. Penyidik disebut Kurnia, dapat mempertanyakan apakah ada paksaan dalam penyewaan rumah tersebut untuk kepentingan Firli. Jika terjadi pemerasan, kurnia menyebut Firli dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor.

"Jika diperhatikan, delik gratifikasi, suap, maupun pemerasan, memiliki kesamaan dalam hal penjatuhan hukuman, yakni seumur hidup penjara. Jadi, seandainya Firli ditetapkan sebagai tersangka dan indikasi di atas terbukti, maka masyarakat akan pertama kali melihat dalam sejarah pemberantasan korupsi, Ketua KPK melakukan korupsi dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup," tuturnya.

Pegawai KPK dihadirkan saat polisi menggeledah rumah diduga safe house Firli Bahuri di Kertanegara, Jakarta Selatan. (Suara.com/Yaumal)
Pegawai KPK dihadirkan saat polisi menggeledah rumah diduga safe house Firli Bahuri di Kertanegara, Jakarta Selatan. (Suara.com/Yaumal)

Oleh karenanya, ICW mendesak Polda Metro Jaya segera meningkatkan status Firli dari saksi ke tersangka.

"Bahkan, jika dibutuhkan, untuk mempercepat proses hukum demi kepastian hukum, Polda Metro Jaya dapat melakukan penangkapan dan penahanan kepada Firli," tutur Kurnia.

Baca Juga: Bos Hotel Alexis Bersedia Diperiksa Polisi Terkait Kasus Pemerasan Pimpinan KPK ke SYL Siang Ini

Temuan Polda Metro Jaya

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI