Jokowi Lantik Menteri Pertanian di Istana Negara Besok, AHY Masuk Kabinet Indonesia Maju?

Erick Tanjung Suara.Com
Selasa, 24 Oktober 2023 | 18:31 WIB
Jokowi Lantik Menteri Pertanian di Istana Negara Besok, AHY Masuk Kabinet Indonesia Maju?
Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. [Suara.com/Ria Rizki Nirmalasari]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melantik sejumlah menteri dan pejabat negara baru di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu besok, 25 Oktober 2023.

Kabar perombakan atau reshuffle kabinet itu diakui oleh Koordinator Staf Khusus Presiden RI, AAGN Ari Dwipayana, Selasa (24/10/2023).

"Besok (Rabu) memang direncanakan ada pelantikan pejabat di Istana Negara," kata Ari saat dikonfirmasi, seperti dikutip Suara.com dari Antara.

Kendati demikian, Ari enggan menjelaskan siapa saja pejabat baru yang akan dilantik besok.

"Mengenai siapa yang dilantik dan dalam posisi apa, nanti saya akan update lagi," ujarnya.

Kabar soal pelantikan pejabat itu mencuat setelah Jokowi pada Selasa pagi menyatakan akan merombak Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Jokowi, ada kemungkinan reshuffle kabinet itu dilaksanakan pada pekan ini. Mengenai kepastian perombakan tersebut, Jokowi menyatakan masih dilakukan persiapan.

Namun demikian, Jokowi memastikan perombakan itu terkait penetapan menteri pertanian definitif untuk menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang mengundurkan diri karena terjerat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Selain itu, ada pula kabar yang beredar mengenai pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang akan digantikan Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad) Letjen TNI Agus Subiyanto.

Baca Juga: AHY Dijadwalkan Bakal Isi Kuliah Umum di Fakultas Pertanian Unpad, Persiapan Jadi Mentan?

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari, dalam kesempatan terpisah di Jakarta, Selasa, menyatakan pergantian kasad merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo, sehingga dia meminta masyarakat menunggu informasi resmi tersebut.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI