Infografis
Menurut Yayat, agar semakin banyak masyarakat yang mau menggunakan transportasi umum, sebaiknya ongkosnya ditinjau lagi.
"Penting agar ongkosnya dievaluasi untuk mereka yang harus beralih kendaraan beberapa kali. Mungkin tarif dapat diperiksa kembali agar angkutan umum dapat terintegrasi dengan harga yang terjangkau," tuturnya.
Usul Yayat tersebut sebenarnya telah dijalankan PT Jaklingko Indonesia dengan tarif integrasi. Penumpang MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta yang menggunakan tiga moda transportasi tersebut selama tiga jam hanya membayar maksimal Rp 10.000.
Di kesempatan terpisah, akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata serta Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyatakan bahwa layanan transportasi umum di Jakarta sudah meningkat secara signifikan, sehingga sebanding dengan layanan transportasi di banyak kota metropolitan dunia.
Namun, ia menyayangkan, layanan tersebut tidak dibarengi wilayah pendukungnya, yakni Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Tangerang.
"Anggaran rutin tahunan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta yang diberikan kepada Pemkab/Pemkot di Bodetabek bisa difokuskan untuk membenahi transportasi umum di masing-masing wilayah Bodetabek. Jadi, tidak punya alasan kesulitan fiskal. Tinggal sejauh mana komitmen kepala daerah di Bodetabek untuk sungguh-sungguh mau membenahi transportasi umum di wilayahnya," tegasnya ketika dihubungi Suara.com.
Untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum, diperlukan partisipasi masyarakat dan kota-kota penyangga. Dengan melibatkan semua moda transportasi publik yang tersedia, masyarakat diharapkan akan lebih memilih angkutan umum daripada kendaraan pribadi yang menjadi penyebab kemacetan serta polusi udara di Jakarta.
Rekayasa Lalu Lintas
Selain memberdayakan transportasi umum, Pemprov DKI juga menangani masalah kemacetan dengan menerapkan rekayasa lalu lintas, antara lain:
Baca Juga: Harga Daging Sampai Gula Meroket Di Jakarta, PSI Desak Pemprov DKI Cepat Ambil Tindakan
- Penutupan putaran lalu lintas (u-turn) di 32 lokasi dan Sistem Satu Arah (SSA) di sebelas ruas jalan;
- Manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan di 23 lokasi serta pengaturan fase dan waktu siklus lalu lintas di 21 lokasi;
- Perbaikan geometrik ruas jalan di 16 lokasi serta penertiban parkir, pedagang kaki lima, dan angkutan kota di empat lokasi;
- Monitoring kecepatan rata-rata di ruas jalan dengan penerapan ganjil genap;
- Monitoring kinerja lalu lintas saat penerapan Work From Home (WFH) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan Sistem Ganjil-Genap yang merupakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan pelat nomor. Kendaraan dengan pelat nomor ganjil dapat melintas pada tanggal ganjil. Sebaliknya, kendaraan berpelat nomor genap dapat melintas pada tanggal genap.
