Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan anggaran sekitar 36,34% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau setara dengan Rp 27,11 triliun sebagai upaya meningkatkan kualitas infrastruktur Jakarta, termasuk dalam pengelolaan sampah.
Peningkatan kualitas infrastruktur ini terbagi menjadi lima, yakni pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), peningkatan kualitas pengelolaan sampah, pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan peningkatan kapasitas serta kualitas jalan dan jembatan.
Peningkatan kualitas pengelolaan sampah difokuskan pada pembangunan Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pemprov DKI juga bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengolah sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) buat Co-Firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Saat menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PLN, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta memiliki target utama untuk mengurangi sampah kota dan mengelola sampah di Jakarta dengan strategi yang efisien.
“Dalam penyelesaian sampah ini kita harus efisien dan mengurangi biaya. Pemprov DKI dan PLN bersama-sama menuntaskan persoalan sampah. Dengan dukungan PLN, permasalahan sampah Jakarta yang terus-menerus ada sedikit demi sedikit bisa kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Dalam memproduksi 1 ton BBJP diperlukan 3 ton sampah. Dalam satu hari, PLN membutuhkan 1.000 ton BBJP, sehingga Pemprov DKI bisa mengolah 3.000 ton sampah setiap hari. Biomassa yang berasal dari sampah ini digunakan untuk memasok kebutuhan di PLTU Lontar, Suralaya, Labuan, Pelabuhan Ratu, dan Indramayu.
Tak hanya mengurangi volume sampah yang tertimbun, lewat pengelolaan sampah jadi BBJP ini PLN dan Pemprov DKI bisa mengurangi emisi karbon. Sebab, sampah yang berada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mengeluarkan emisi tersendiri. Sedangkan ketika diubah menjadi biomassa co-firing, sampah justru berperan dalam mengurangi emisi karbon di PLTU.
Tidak hanya hanya itu, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan PT Indocement sebagai off-taker RDF untuk hasil pengolahan sampah di TPST menjadi bahan bakar alternatif.
Pemprov DKI juga ingin mengoptimalkan pengelolaan sampah di hulu (melalui Kurangi, Pilah Olah, dan Jakarta Recycle Center), Tengah (TPS, TPS 3R/Reduce-Reuse-Recycle), TPS B3/Bahan Berbahaya Beracun, dan pengangkutan), serta Hilir (RDF, Landfill Mining, PLTSa/Pembangkit Listrik Sampah, Komposing, Rumah Maggot).
Baca Juga: 5 Cara Mudah Mengurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai, yuk Terapkan!
Dibandingkan Intermediate Treatment Facility (ITF), RDF memiliki keunggulan, seperti nilai investasi lebih kecil, waktu pembangunan yang relatif lebih cepat, serta biaya operasional yang lebih murah.
