Cek Fakta
Suara.com - Heru Budi Hartono telah memimpin Provinsi DKI Jakarta selama satu tahun penuh. Sejumlah gebrakan dan terobosan besar telah dilakukannya. Kerja nyata tersebut dapat dilihat dengan Sodetan Ciliwung yang sempat mangkrak bertahun-tahun. Namun, di tangan Heru yang baru setahun menjabat, Sodetan Ciliwung akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Juli 2023 lalu.
Proyek Sodetan Ciliwung dikebut Heru pada awal menjabat, untuk menangani banjir di Jakarta. Sodetan Ciliwung ditambah Bendungan Ciawi dan Sukamahi di hulu Ciliwung, normalisasi Sungai Ciliwung serta Banjir Kanal Timur diperkirakan dapat mengurangi banjir di Jakarta hingga 60%. Hal ini lantaran Sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa masing-masing berdiameter 3,5 meter, berfungsi mengalirkan 60 m3/detik debit air dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kali Cipinang.
Persoalan menyelesaikan proyek Sodetan Ciliwung ini tentu tidak mudah, karena berkaitan dengan tempat tinggal warga sekitar. Kebijakan yang tidak tepat bisa berakibat fatal. Kematangan Heru sebagai seorang pemimpin terlihat pada momen ini. Ia mampu mengambil keputusan yang cukup baik, yakni merelokasi warga ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Sedangkan warga terdampak yang tidak ber-KTP DKI Jakarta dipulangkan ke daerah asalnya.
Atasi Macet dengan Lima Upaya
Baca Juga: ASN Mau Hapus Foto Bareng Anies di Medsos, Tak Diduga Begini Respons Pj Gubernur Heru Budi
Pj Gubernur Heru juga bekerja keras untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, sebagai salah satu tugas Presiden Jokowi kepadanya selain menangani banjir dan menata kota. Tercatat ada lima upaya Heru dalam mengatasi kemacetan.
Pertama, Heru meniadakan anggaran penambahan jalur sepeda. Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI sepakat meniadakan anggaran penambahan jalur sepeda dalam RAPBD 2023. Mulanya, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran pembangunan jalur sepeda di ibu kota senilai Rp 38 miliar dan mengevaluasi pemanfaatan jalur yang ada sebesar Rp 2 miliar. Namun, politikus PDIP dan PSI menilai penambahan jalur sepeda hanya sia-sia. Alhasil, Pemprov DKI sepakat meniadakan anggaran penambahan jalur sepeda dan memilih mengevaluasi terlebih dahulu efektivitas jalur sepeda yang ada.
Kedua, menutup 32 u-turn. Dishub Provinwi DKI Jakarta menambah jumlah titik putar balik dari 27 menjadi 32 u-turn untuk menghindari hambatan di jalan.
“Kenapa? Karena di situ menjadi simpul kemacetan, sehingga kinerja ruas jalan secara jaringan itu turun. Sudah kami identifikasi, inilah penyebab banyak antrean di jalan,” kata Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo.
Meski demikian, Syafrin mengaku, akan mengevaluasi protes warga yang tidak setuju dengan kebijakan penutupan putar balik di beberapa ruas jalan di Jakarta. Bahkan, ada warga yang nekat membongkar pagar beton yang sudah didirikan.
Baca Juga: Heru Budi Wanti-wanti ASN Tak Berpolitik di Medsos: Hati-hati Dipantau Intelijen
Ketiga, mengintegrasikan stasiun LRT Jabodebek dengan Transjakarta. Transjakarta mengoperasikan dua layanan Mikrotrans yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek. Layanan tersebut mengangkut penumpang di rute Jambore Cibubur-Pasar Rebo (JAK73) dan Pasar Rebo-Taman Wiladatika (JAK28). Pengoperasian JAK28 dan JAK73 melengkapi jalur Transjakarta yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek. Integrasi antarmoda akan memudahkan angkutan penumpang dan mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.
Keempat, membuat jalan tembus menuju stasiun kereta cepat Halim. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebut, Stasiun Halim terhubung dengan jalan utama melalui pintu masuk dari Jalan D. I. Panjaitan. Selain itu, Stasiun Halim juga memiliki akses pintu keluar tol Jakarta-Cikampek dan LRT Jabodebek sepanjang 1.850 kilometer. Jadi penumpang bisa menuju Stasiun Halim menggunakan BRT Transjakarta, BRT JR Connection, shuttle dari Bandara Halim, Mikrotrans, dan taksi konvensional maupun online.
Kelima, meresmikan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas. Fasilitas ini dibuat untuk mengintegrasikan lima moda angkutan umum, yaitu MRT Jakarta, LRT Jabodebek, Kereta Commuter Line, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, dan BRT Transjakarta. Kawasan Dukuh Atas ini dianggap menjadi titik prioritas angkutan daring dan tujuan utama para komuter.
Mengurangi kemacetan serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot transportasi massal seperti MRT dan LRT tidaklah mudah. Melihat sejumlah upaya untuk mengatasi kemacetan di atas, Heru tampak piawai mensinergikan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, sehingga kegiatan yang memerlukan campur tangan pusat bisa lebih mudah.
Kepiawaian Heru dalam mengintegrasikan layanan transportasi umum ini disambut baik masyarakat. Tantri Amela Iskandar (26) mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan kenyamanan dan integrasi moda transportasi umum.
Sebagai pengguna transportasi umum setiap hari, dia mengaku terbantu dengan integrasi moda transportasi umum seperti LRT dan Transjakarta. Namun, untuk menggunakannya, dia mengaku masih mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan.
"Jujur aku senang sekali LRT sudah bisa diresmikan, karena aku yang dari Bekasi bisa jadi lebih cepat buat bisa ke kantor di Kuningan. Cuma paling tarifnya saja sih, bisa lebih murah seperti pertama kali launching," ujar Tantri.
Blusukan untuk Tekan Stunting dan Kemiskinan
Sejak dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru langsung turun ke lokasi alias blusukan, dalam upaya pengentasan kasus gizi buruk kronis (stunting). Bahkan, ia berkeliling ke lima wilayah kota administrasi untuk melihat langsung kasus miskin ekstrem yang berpotensi menyebabkan stunting.
Salah satunya ketika Heru mengunjungi wilayah Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam kunjungan itu, ia menemukan 777 anak dengan status rawan stunting. Namun, dari 777 anak itu, sebanyak 134 atau 17 persen di antaranya lolos dari kategori stunting.
"Saya akan keliling ke lima wilayah, termasuk untuk melihat kemiskinan ekstrem," ucap Heru di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Triputra Persada Hijau, Semper Barat, Jakarta Utara, pada 31 Januari 2023.
Menurut Heru, sebenarnya sudah ada program pengentasan stunting di tingkat Kelurahan lewat Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada warga. Sejumlah bantuan lain juga disalurkan kepada warga miskin ekstrem.
"Pemprov DKI Jakarta sudah banyak memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, ada lansia, ada jaminan sekolah anak, pemberian makanan tambahan yang tiap keluarga itu mendapat telur, ayam, daging, dan itu mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Pemprov DKI konsisten untuk menangani stunting, kemiskinan ekstrem itu tetap ada. Terus kita lakukan," jelasnya.
Kendati demikian, masalah stunting tak bisa diselesaikan hanya lewat program Pemprov DKI saja. Orang tua harus berperan aktif untuk merawat anak dengan baik dan memberikan konsumsi bergizi sejak dalam kandungan.
"Saya titip pesan kepada ibu bapak, para orang tua harus punya pendidikan merawat anak, terkait gizi makanan, kesehatannya, dan ibunya harus dijaga kesehatannya," tutur Heru.
Tutup Sementara Enam Industri Batu Bara untuk Cegah Polusi
Masalah polusi udara di Jakarta mendorong Pemprov DKI menjalankan berbagai kebijakan, baik di hulu maupun di hilir. Hingga pertengahan September 2023, beragam program dijalankan Pemprov DKI untuk bisa mengendalikan pencemaran udara.
Setidaknya ada tujuh upaya pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan Pemprov DKI. Pertama, penertiban perusahaan industri yang terbukti mencemari lingkungan. Tercatat, Pemprov DKI Jakarta menutup sementara enam penampungan (stock pile) untuk industri yang menggunakan batubara dan tiga industri peleburan baja. Penutupan dilakukan karena perusahaan tersebut tidak memenuhi standar lingkungan, sehingga turut menyumbang polusi udara di Jakarta.
Kedua, pemasangan pompa air bertekanan tinggi (water mist generator) di gedung-gedung tinggi di Jakarta. Menurut data Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI, sudah sebelas gedung tinggi di Jakarta yang memasang water mist generator, baik di kantor pemerintahan maupun swasta. Adapun tujuh gedung pemerintah sudah memasang water mist, sehingga totalnya 18 gedung. Diharapkan, seluruh gedung yang ada di Jakarta memasang water mist.
Ketiga, penyiraman jalanan protokol. Pemadam Kebakaran menyiram jalan-jalan protokol di 215 lokasi lebih yang melibatkan 270 mobil dan 800 personel Damkar. Penyiraman jalan ini akan dilakukan secara parallel, hingga jumlah gedung yang telah terpasang water mist sudah mencukupi.
Keempat, pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor. Langkah tersebut merupakan salah satu yang paling digencarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, agar bisa mengurangi jumlah polutan yang mengotori udara Jakarta. Hingga 15 September 2023, tercatat 1.063.595 kendaraan roda empat dan 110.650 roda dua yang telah uji emisi.
Kelima, penerapan tarif tertinggi atau disinsentif parkir terhadap kendaraan bermotor yang belum uji emisi atau tidak lulus uji emisi. Awalnya hanya sepuluh lokasi, kini Pemprov DKI Jakarta memberlakukan aturan itu di 121 titik lokasi parkir yang dikelola PD Pasar Jaya mulai 1 Oktober 2023.
Keenam, menggencarkan penanaman pohon dengan program Penataan Kawasan dan gerakan Jumat Menanam. Kegiatan penanaman pohon sebenarnya sudah dilakukan secara rutin oleh Pj. Gubernur Heru sebelum isu polusi udara memuncak belakangan ini. Kini kegiatan itu pun semakin dimasifkan.
Ketujuh, penyediaan fasilitas kesehatan dalam pelayanan penyakit akibat polusi udara. Pemprov DKI Jakarta menyedaiakan 44 puskesmas di kecamatan, 284 puskesmas pembantu di kelurahan, dan 31 RSUD milik Pemprov DKI Jakarta yang siaga 24 jam.
