Suara.com - Heru Budi Hartono telah memimpin Provinsi DKI Jakarta selama satu tahun penuh. Sejumlah gebrakan dan terobosan besar telah dilakukannya. Kerja nyata tersebut dapat dilihat dengan Sodetan Ciliwung yang sempat mangkrak bertahun-tahun. Namun, di tangan Heru yang baru setahun menjabat, Sodetan Ciliwung akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Juli 2023 lalu.
Proyek Sodetan Ciliwung dikebut Heru pada awal menjabat, untuk menangani banjir di Jakarta. Sodetan Ciliwung ditambah Bendungan Ciawi dan Sukamahi di hulu Ciliwung, normalisasi Sungai Ciliwung serta Banjir Kanal Timur diperkirakan dapat mengurangi banjir di Jakarta hingga 60%. Hal ini lantaran Sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa masing-masing berdiameter 3,5 meter, berfungsi mengalirkan 60 m3/detik debit air dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kali Cipinang.

Persoalan menyelesaikan proyek Sodetan Ciliwung ini tentu tidak mudah, karena berkaitan dengan tempat tinggal warga sekitar. Kebijakan yang tidak tepat bisa berakibat fatal. Kematangan Heru sebagai seorang pemimpin terlihat pada momen ini. Ia mampu mengambil keputusan yang cukup baik, yakni merelokasi warga ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Sedangkan warga terdampak yang tidak ber-KTP DKI Jakarta dipulangkan ke daerah asalnya.
Atasi Macet dengan Lima Upaya

Pj Gubernur Heru juga bekerja keras untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, sebagai salah satu tugas Presiden Jokowi kepadanya selain menangani banjir dan menata kota. Tercatat ada lima upaya Heru dalam mengatasi kemacetan.
Pertama, Heru meniadakan anggaran penambahan jalur sepeda. Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI sepakat meniadakan anggaran penambahan jalur sepeda dalam RAPBD 2023. Mulanya, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran pembangunan jalur sepeda di ibu kota senilai Rp 38 miliar dan mengevaluasi pemanfaatan jalur yang ada sebesar Rp 2 miliar. Namun, politikus PDIP dan PSI menilai penambahan jalur sepeda hanya sia-sia. Alhasil, Pemprov DKI sepakat meniadakan anggaran penambahan jalur sepeda dan memilih mengevaluasi terlebih dahulu efektivitas jalur sepeda yang ada.
Kedua, menutup 32 u-turn. Dishub Provinwi DKI Jakarta menambah jumlah titik putar balik dari 27 menjadi 32 u-turn untuk menghindari hambatan di jalan.
“Kenapa? Karena di situ menjadi simpul kemacetan, sehingga kinerja ruas jalan secara jaringan itu turun. Sudah kami identifikasi, inilah penyebab banyak antrean di jalan,” kata Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo.
Meski demikian, Syafrin mengaku, akan mengevaluasi protes warga yang tidak setuju dengan kebijakan penutupan putar balik di beberapa ruas jalan di Jakarta. Bahkan, ada warga yang nekat membongkar pagar beton yang sudah didirikan.
Baca Juga: ASN Mau Hapus Foto Bareng Anies di Medsos, Tak Diduga Begini Respons Pj Gubernur Heru Budi
Ketiga, mengintegrasikan stasiun LRT Jabodebek dengan Transjakarta. Transjakarta mengoperasikan dua layanan Mikrotrans yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek. Layanan tersebut mengangkut penumpang di rute Jambore Cibubur-Pasar Rebo (JAK73) dan Pasar Rebo-Taman Wiladatika (JAK28). Pengoperasian JAK28 dan JAK73 melengkapi jalur Transjakarta yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek. Integrasi antarmoda akan memudahkan angkutan penumpang dan mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.