Infografis
Suara.com - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengaku tidak setuju bila kepala desa atau kades diberikan seragam seperti para Bupati dan Gubernur.
Ganjar mengemukakan bahwa seorang kades tak bisa mengelola hingga mengeksekusi persoalan seperti kewenangan bupati dan gubernur.
Awalnya, Ganjar menyampaikan, bahwa desa tidak bisa diberikan tugas untuk mengeksekusi semuanya. Pernyataan itu disampaikan Ganjar usai menjawab pertanyaan dari panelis yang dihadirkan dalam acara.
"Semua dimulai dari desa saya setuju, pendamping desa sudah ada, orang peduli desa sudah ada. Kalau saya, saya minta satu saja kok desa ini, memastikan data betul tetapi mereka jangan dikasih PR untuk mengeksekusi semua yang ada ini, tidak akan mampu," kata Ganjar dalam diskusi acara Jaringan Indonesia (Jari) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023).
Baca Juga: Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto Masuk Tim Pemenangannya, Ganjar: Personalnya yang Gabung
Ia mengatakan, pengelolaan desa nantinya akan dibiarkan menggunakan filosofi nenek moyang, yakni prinsipnya desa ada caranya tersendiri, dan tidak sama dengan yang lain.
Ganjar kemudian mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan kades diberikan seragam seperti Bupati dan Gubernur.
"Saya tuh orang tidak setuju, kades dikasih seragam. Nggak, enggak setuju. Dia akan ngikuti kakaknya. Siapa kakaknya? Para bupati, para gubernur. Itu kakaknya," tuturnya.
Ia kemudian mengemukakan, seragam tersebut nantinya akan membuat kades berpeluang menyalahgunakan wewenang.
"Maka dia kepingin akhinya mengelola seluruh yang ada di desa seperti kakaknya. Maaf, exercisenya adalah ada negatif. Apa itu? Kapling project, nanti ujungnya dikorupsi, dan saya mendampingi sampai hari ini," sambungnya.
Baca Juga: Survei SPIN: Prabowo Kalahkan Ganjar dan Anies Kalau Pilpres Digelar Hari Ini
Untuk itu, kata Ganjar, pentingnya juga sinergi Kemendagri dan Kemendes soal tanggung jawab dan pengelolaan desa.
"Kalau UU sudah ada, Kemendagri dan Kemendes mesti punya kesamaan pikiran kalau tidak digabungin saja. istilah saya Pak Sofyan kalau kita berdiri urusan pemerintahan desa itu di Kemendagri," ujarnya.
"Kepala sampai ruas di sini, tetapi telapaknya ada di Kemendes. Maka goncanglah secara berjalan. Ini yang saya rasakan. Jadi akhirnya siapa control siapa? hari ini nggak bisa, yang ada mengintervensi dan tekanannya luar biasa stress juga," katanya.
