Infografis
Suara.com - Seorang Aparatur Sipil Negara atau ASN dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bernama Muji berniat menghapus unggahan foto bersama eks Gubernur Anies Baswedan di media sosialnya. Hal ini dilakukan demi menaati aturan netralitas bagi ASN selama masa Pemilu.
Niat menghapus foto itu disampaikan Muji dalam kegiatan Podcast Kopi Sedap Episode ke-15 dengan topik Menuju Jakarta Global City yang diselenggarakan oleh BPKD DKI Jakarta pada Kamis (12/10/2023). Muji mengaku khawatir lantaran Anies kini menjadi salah satu bakal calon presiden.
"Perkenalkan saya Muji di BPSDM DKI Jakarta ingin mengkonfirmasi soal netralitas ASN khususnya di DKI. Mohon izin Pak, kami dulu pernah berfoto ria dengan Pak Gubernur sebelumnya yang kebetulan sekarang jadi Capres," ujar Muji.
Ia pun bertanya kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono selaku keynote speech dalam acara itu mengenai perlunya menghapus foto tersebut.
Baca Juga: Heru Budi Wanti-wanti ASN Tak Berpolitik di Medsos: Hati-hati Dipantau Intelijen
"Saya mau menghapus dari medsos saya, takutnya kan nanri Pak Pj lihat lho pak Tarmuji kok masih ada foto dengan ini ya. Mohon konfirmasinya," tambahnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Heru menyatakan Muji tak perlu menghapus foto tersebut. Namun, perlu ditambahkan mengenai kapan foto tersebut diambil.
"Nggak usah dihapus. Tambahin aja tanggal. Tambahin tanggal, jangan dihapus," kata Heru.
Ia juga khawatir nantinya jika dihapus malah akan menimbulkan opini negatif kepada dirinya yang menyudutkan salah satu calon.
"Nanti dihapus dikira saya suruh hapus, nggak usah. Tambahin tanggal foto ini difoto tanggal sekian. Maka dari itu yang ke depan hati-hati. Bukannya saya tidak mengizinkan, tapi bapak aturan UU ASN-nya begitu. Nggak usah foto-foto yang lalu-lalu dihapus," katanya.
Diwanti-wanti Heru Budi
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali mengingatkan ASN untuk tetap netral saat Pemilu 2024. Prinsip tak mendukung kandidat manapun ini juga harus diterapkan saat bermain media sosial.
Heru mengatakan pergerakan para ASN dipantau oleh instansi intelijen negara selama masa Pemilu. Segala unggahan di media sosial ASN tak boleh menunjukan keberpihakan dalam Pemilu.
"Teman-teman ASN jelang Pemilu. Teman peserta kopi sedap, saya ini ASN, kita semua dineriakan arahan aturan asn, maka hati-hati gunakan medsos. Karena BAIS, BIN, BSSN, Mabes Polri itu memiki yang namanya patroli siber, memilki patroli siber," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/10).
Heru mengaku secara pribadi tak suka melihat ada ASN DKI yang berpihak saat Pemilu. Ia mengingatkan ada sanksi berat yang mengancam para ASN.
"Misal kita ASN, saya gak suka pak Michael, saya gak suka beberap ASN bicara-bicara yang tidak-tidak di medsos, terus mendukung pihak-pihak lain. Kita kan ASN harus netral, itu bisa kena namanya patroli siber," tuturnya.
